Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Kompas.com - 18/10/2021, 10:43 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy  saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/9/2021). Humas Kemenko PMKMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pergeseran hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021 bukan tanpa alasan.

Muhadjir mengatakan, pergeseran itu dilakukan untuk mencegah mobilitas masyarakat secara besar-besaran mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

"Pertimbangan pemerintah menggeser hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yakni untuk menghindari masa libur panjang dan mencegah pergerakan massa yang besar," kata Muhadjir di sela kegiatan jalan santai bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sekitaran Pangkalan Utama TNI AL, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip dari siaran pers, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Menurut Muhadjir, apabila hari libur tetap pada hari Selasa, 19 Oktober, maka akan ada celah "hari kejepit nasional" pada hari Senin.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan banyak masyarakat yang memilih izin tidak masuk pada Senin.

"Sehingga jika liburnya tetap di hari Selasa, maka akan banyak orang yang memanfaatkan hari Senin untuk izin tidak masuk," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pergeseran libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642/2020, Nomor 4/2020, Nomor 4/2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Baca juga: Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Muhadjir mengatakan, berdasarkan pengalaman- pengalaman sebelumnya, setiap terjadi libur panjang akan diikuti pergerakan orang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat yang lain.

Hal tersebut selalu diikuti dengan kenaikan kasus Covid-19. Padahal, kata dia, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia sedang melandai.

Baca juga: Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Imbau Pemda Persiapkan Kebijakan dan Pengawasan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.