DPP PDI-P Panggil Albertus Sumbogo, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP bidang kehormatan PDI Perjuangan (PDI-P) Komaruddin Watubun mengatakan, pihaknya telah memanggil Albertus Sumbogo, pengurus partai di Jawa Tengah yang mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

Namun, selain pemanggilan terhadap Sumbogo, PDI-P juga meminta keterangan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

"Kita panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan. Namun, kita tadi panggil juga beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi," kata Komaruddin dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal PDI-P.

Berkaitan dengan pemanggilan Sumbogo, Komaruddin menyinggung hasil Kongres PDI-P yang mengamanatkan soal calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sehingga, siapapun kader partai sejak awal sudah diinstruksikan untuk tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok relawan capres-cawapres. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai," tegasnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Ada Pihak yang Tak Mau Kaderisasi, Ambil Jalan Pintas

Ia menambahkan, DPP PDI-P dalam rangka menegakkan disiplin partai akan memanggil anggota dan kader yang melakukan deklarasi capres dan cawapres sebelum pengumuman resmi.

Adapun pengumuman resmi tersebut setelah mendapat keputusan dari Megawati Soekarnoputri.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan bahwa semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan kongres yang menyerahkan mandat penentuan capres-cawapres kepada ketua umum.

"Sehingga, DPP PDI-P sudah berkali-kali meminta kader, termasuk kepada publik, untuk bersabar menunggu keputusan akhir," ujarnya.

Menurut dia, hal ini karena keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi internal partai.

Ia menegaskan, jika ada kader yang tak melaksanakan aturan terkait capres-cawapres, maka akan didisiplinkan.

Komaruddin kemudian menyinggung soal demokrasi harus dengan ketaatan terhadap konstitusi, pranata demokrasi dan kultur demokrasi yang dibangun.

Baca juga: Soal Pencapresan, Sekjen PDI-P: Perlu Pertimbangan Matang, Bukan Asal Deklarasi

"Partai sungguh-sungguh menyiapkan calon pemimpin dan segala sesuatunya dilakukan dengan kalkulasi yang matang. Bagi anggota Partai yang tidak sabar dan bertindak di luar koridor mekanisme yang ada, tentu saja disiplin akan ditegakkan,” tambahnya.

Namun, tambah dia, disiplin juga diterapkan bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan berbagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.