Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Kompas.com - 15/10/2021, 09:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi akan ada tiga poros dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Pria yang disapa Awiek mengatakan, PPP tertarik untuk membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP, itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Awiek dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Butuh Dukungan Satu Partai untuk Calonkan Airlangga, Golkar Buka Peluang Koalisi di Pilpres 2024

Diketahui bersama, partai politik harus memiliki ambang batas minimal 20 persen jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Awiek menyadari, hingga kini partai politik yang mampu memenuhi ambang batas tersebut hanya PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, partai-partai lain seperti PPP pun membutuhkan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDI-P, satu poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya," ucap Awiek.

Baca juga: Prabowo Akan Maju Pilpres 2024, PPP: Peluang Lebih Besar jika Berpasangan dengan Kalangan Religius

Kendati demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum membicarakan secara resmi soal ketertarikan membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan PAN.

Awiek mengatakan, PPP juga menghormati partai politik lainnya jika memiliki manuver dan strategi masing-masing untuk mencalonkan presiden.

"Kita tak membicarakan jauh ke sana, sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah saja kalau mau bermanuver karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP," ujar dia.

Di sisi lain, Awiek menyoroti fenomena calon yang diusung dalam Pilpres biasanya dari partai politik nasionalis bersandingan dengan partai politik religius.

Baca juga: Partai Buruh Dihidupkan Kembali, PPP: Ikhtiar Warga Negara Perbaiki NKRI

Oleh karena itu, kata dia, PPP yang merupakan partai religius harus melengkapi partai-partai nasionalis yang memiliki suara besar.

Sehingga, Awiek menegaskan bahwa PPP membuka peluang koalisi dengan partai nasionalis mana pun guna memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Kehadiran PPP sebagai salah satu partai identitas yang berasas agama Islam bahkan dibutuhkan kehadirannya di situ," kata Awiek.

Sejumlah partai politik memang terhambat jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Sebab, ada ketentuan ambang batas atau presidential threshold yaitu 20 persen suara nasional atau 25 persen kursi parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com