Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Kompas.com - 15/10/2021, 09:12 WIB
Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi akan ada tiga poros dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Pria yang disapa Awiek mengatakan, PPP tertarik untuk membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP, itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Awiek dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Butuh Dukungan Satu Partai untuk Calonkan Airlangga, Golkar Buka Peluang Koalisi di Pilpres 2024

Diketahui bersama, partai politik harus memiliki ambang batas minimal 20 persen jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Awiek menyadari, hingga kini partai politik yang mampu memenuhi ambang batas tersebut hanya PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, partai-partai lain seperti PPP pun membutuhkan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDI-P, satu poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya," ucap Awiek.

Baca juga: Prabowo Akan Maju Pilpres 2024, PPP: Peluang Lebih Besar jika Berpasangan dengan Kalangan Religius

Kendati demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum membicarakan secara resmi soal ketertarikan membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan PAN.

Awiek mengatakan, PPP juga menghormati partai politik lainnya jika memiliki manuver dan strategi masing-masing untuk mencalonkan presiden.

"Kita tak membicarakan jauh ke sana, sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah saja kalau mau bermanuver karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP," ujar dia.

Di sisi lain, Awiek menyoroti fenomena calon yang diusung dalam Pilpres biasanya dari partai politik nasionalis bersandingan dengan partai politik religius.

Baca juga: Partai Buruh Dihidupkan Kembali, PPP: Ikhtiar Warga Negara Perbaiki NKRI

Oleh karena itu, kata dia, PPP yang merupakan partai religius harus melengkapi partai-partai nasionalis yang memiliki suara besar.

Sehingga, Awiek menegaskan bahwa PPP membuka peluang koalisi dengan partai nasionalis mana pun guna memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Kehadiran PPP sebagai salah satu partai identitas yang berasas agama Islam bahkan dibutuhkan kehadirannya di situ," kata Awiek.

Sejumlah partai politik memang terhambat jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Sebab, ada ketentuan ambang batas atau presidential threshold yaitu 20 persen suara nasional atau 25 persen kursi parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.