Partai Buruh Dihidupkan Kembali, PPP: Ikhtiar Warga Negara Perbaiki NKRI

Kompas.com - 05/10/2021, 18:30 WIB
Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, kembali berdirinya Partai Buruh yang diinisiasi oleh sejumlah serikat buruh merupakan ikhtiar warga negara untuk memperbaiki Indonesia.

Arsul mengatakan, partainya menghargai setiap niat warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang konstitusional dan legal, termasuk dengan mendirikan partai politik untuk mengikuti pemilihan umum.

"Kita sambut dengan prasangka baik saja bahwa itu bagian dari ikhtiar warga negara untuk memperbaiki NKRI ini. Toh semuanya sudah diatur dalam Undang-undang Partai Politik maupun Undang-undang Pemilu," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Partai Buruh Dinilai Bisa Jadi Alternatif Pilihan di Pemilu 2024

Arsul mengatakan, partainya tidak terlalu mengkhawatirkan kemunculan partai-partai baru seperti Partai Buruh, terlebih apabila basis tradisional pemilihnya tidak terlalu bersinggungan.

Ia menilai, keberadaan Partai Buruh tidak akan otomatis mengonsolidasikan kelompok buruh karena realitanya kelompok buruh juga terbagi dalam berbagai organisasi.

"Sejarah juga sudah membuktikan bahwa dulu ada partai mendiang Muchtar Pakpahan namun juga tidak mendapat suara signifikan, jadi PPP menyikapinya biasa saja," kata wakil ketua MPR itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia melanjutkan, ke depannya biarkan publik menunggu apakah Partai Buruh dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Sebab, Arsul menilai tidak mudah bagi partai baru untuk melewati proses verifikasi sebagai syarat mengikui Pemilu.

"Kalaupun bisa lolos verifikasi dan ikut Pemilu masih ada lagi ambang batas parlemen yang harus dilewati supaya bisa eksis di Senayan," ujar Arsul.

Baca juga: Said Iqbal Sebut Pendanaan Partai Buruh dari Iuran Kader Militan

Diketahui, sejumlah organisasi buruh kembali membangkitkan Partai Buruh melalui kongres di Jakarta, Senin (5/10/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jemaah Umroh yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umroh yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.