Arab Saudi Butuh Data Jemaah Umrah, Pemerintah Integrasikan Aplikasi PeduliLindungi dan Siskopatuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengatakan, saat ini Arab Saudi membutuhkan data jemaah umrah dalam rangka dibukanya kembali ibadah umrah untuk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag berupaya untuk mengintegrasikan aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) dengan aplikasi PeduliLindungi.

"Arab Saudi membutuhkan data jemaah umrah, baik yang terkait kesehatan maupun pemaketan layanan umrah sehingga perlu ada integrasi data dalam PeduliLindungi dan Siskopatuh," kata Nur Arifin dikutip dari siaran pers, Kamis (14/10/2021).

Arifin mengatakan, integrasi Siskopatuh dan PeduliLindungi diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi data pada sistem aplikasi yang dikembangkan Arab Saudi.

Adapun aplikasi Siskopatuh berisi data tentang informasi penyelenggaraan ibadah umrah seperti nama jemaah, tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, hingga paket layanan umrah.

Baca juga: Kemenag Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi

Sementara pada aplikasi PeduliLindungi data yang termuat di dalamnya adalah data kesehatan, khususnya vaksinasi Covid-19 dan hasil tes polymerase chain reaction (PCR).

"Kedua sistem ini dalam proses integrasi agar bisa ditampilkan saat diakses melalui QR code," kata dia.

Selain mematangkan proses persiapan penyelenggaraan ibadah umrah berupa integrasi sistem, pemerintah juga berupaya melakukan pembukaan akses data sertifikat vaksin jemaah umrah dalam aplikasi PeduliLindungi.

Pembahasan terkait proses tersebut dilakukan Tim Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu), Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes.

Sementara Kepala Sub Direktorat Sihdu Hasan Affandi mengatakan, saat ini terdapat tiga opsi yang didiskusikan tentang skema penggunaan QR Code.

Pertama, QR Code PeduliLindungi dicetak dan ditempel di kartu umrah seperti yang dilakukan jemaah umrah asal Nigeria.

Baca juga: Kemenag Bentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Haji-Umrah 1443 Hijriah

Namun kendala opsi tersebut adalah adanya potensi salah tempel QR code jemaah.

"Jika itu terjadi, maka data yang muncul akan berbeda dengan dokumen jemaah," ujar Hasan.

Kedua, QR code Siskopatuh ditempel pada kartu vaksin jemaah yang telah dicetak seperti yang digunakan jemaah asal Qatar dan Bangladesh.

Pada opsi tersebut jemaah harus mencetak kartu vaksinnya.

"Ketiga, kami siapkan QR code tunggal di kartu umrah yang akan menampilkan data kesehatan sekaligus data layanan umrah jemaah," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, jemaah Indonesia telah diizinkan kembali beribadah umrah ke Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah untuk jemaah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021.

Baca juga: Garuda Indonesia Siap Layani Jemaah Umrah, Jadwalnya 3 Kali dalam Sepekan

"Nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut, kedutaan sudah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube MoFA Indonesia, Sabtu (9/10/2021).

Retno mengatakan, Pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan jemaah Indonesia untuk menjalani karantina selama lima hari, apabila mereka tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Lebih lanjut, kata Retno, kabar baik ini akan segera ditindaklanjuti bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia guna membahas mengenai teknis pelaksanaan umrah lebih detail.