Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat Dapat Program Penanganan

Kompas.com - 14/10/2021, 15:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Gubernur Papua Barat dan bupati di wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah tersebut mendapatkan seluruh program penanganan.

Lima wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat pada 2021 adalah Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

"Saya minta Gubernur Papua Barat dan seluruh Bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program penanganan," kata Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem Papua Barat di Papua Barat, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Wapres Targetkan 20 Persen Kemiskinan Ekstrem Teratasi Tahun 2021

Ma'ruf mengatakan, masyarakat yang tergolong kelompok miskin ekstrem harus dipastikan mendapatkan program bantuan yang disiapkan pemerintah.

Bantuan itu baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

"Saya juga minta gubernur dan para bupati agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing," kata dia.

Khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

Apalagi, kata dia, pada tahun 2021 hanya tersisa 3 bulan lagi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sehingga pemerintah pun menyiapkan bantuan tambahan.

Baca juga: Wapres Dorong Pengembangan UMKM untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

Bantuan tambahan tersebut berupa uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat dengan menggunakan data yang tersedia.

"Untuk program khusus 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini," kata dia.

Adapun lima kabupaten di Papua Barat yang menjadi prioritas tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstremnya mencapai 39.357 jiwa dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7,960 jiwa.

Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa.

Kabupaten Tambraw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40 persen, jumlah dan penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa.

Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa.

Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

Sebelumnya Wapres telah melakukan kunjungan kerja melakukan rapat yang sama, yakni di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Maluku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com