Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BRIN Sebut Dewan Pengarah Diperlukan untuk Dukungan Politis

Kompas.com - 13/10/2021, 17:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan teokratis dan politis dengan adanya Dewan Pengarah BRIN.

Menurutnya, tugas besar Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan dukungan dua hal tersebut.

"Kalo terkait riset yang penting itu kan manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan tulen (dari kalangan peneliti) ya. Sebaliknya, yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teokratis dan politis," ujar Laksana usai menghadiri pelantikan Dewan Pengawas BRIN di Istana Negara, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

"Itu fungsi Dewan Pengarah. Karena Dewan Pengarah kan tidak melakukan riset. Tidak masuk ranah eksekusi itu sendiri," lanjutnya.

Laksana mengakui, dirinya memerlukan dukungan politis dan teokratis. Sebab BRIN sendiri saat ini memiliki tugas mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian.

Setelahnya, hasil riset akan diberikan berdasarkan kebutuhan kementerian/lembaga.

"Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah. Sebetulnya mirip seperti BNPB juga. Kalo BNPB kan juga lintas kementerian," ungkapnya.

"Oleh krena itu di BNPB ada dewan pengarah juga. Jadi fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," tambah Laksana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, mengatakan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional," ujar Nanik.

Dia lantas membacakan susunan 10 nama yang menjadi Dewan Pengarah BRIN. Pertama, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca juga: Diketuai Megawati, Apa Tugas Dewan Pengarah BRIN?

Ketiga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN. Keempat, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BRIN.

Kelima, Emil Salim sebagai anggota. Keenam, I Gede Wenten sebagai anggota. Ketujuh, Bambang Kesowo sebagai anggota.

Kedelapan, Adi Utarini sebagai anggota. Kesembilan Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota. Kesepuluh, Tri Mumpuni sebagai anggota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com