Survei Indikator Politik, Mayoritas Masyarakat Nilai Belum Saatnya Amendemen UUD 1945

Survei dilakukan dengan wawancara di lapangan untuk publik pada 2-7 September 2021. Sementara untuk wawancara kepada elite dilakukan baik tatap muka maupun virtual pada 1-30 September 2021.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945 Dikhawatirkan Jadi Pintu Masuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Wacana amendemen UUD 1945 kembali menguat setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakannya dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Bambang menyebutkan, amendemen diperlukan untuk menambah kewenangan MPR dalam penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Politisi Partai Golkar itu mengeklaim, amendemen konstitusi terkait PPHN tidak akan melebar ke pasal-pasal lainnya.

"Perubahan terbatas tidak memungkinkan untuk membuka kotak pandora, eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya," kata Bambang.

Sementara, sejumlah kalangan khawatir wacana amendemen akan melebar ke wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.