Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Minta Saham Freeport, Haris Azhar Mengaku Simpan Bukti dan Dokumentasi

Kompas.com - 13/10/2021, 16:09 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis, pengacara, dan Direktur Lokataru Haris Azhar mengaku punya bukti untuk membantah tudingan yang menyebutnya pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris Azhar menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Luhut dan membahas permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Haris menjelaskan, ia memang pernah bertemu dengan staf dan deputi Menko Marves dalam pertemuan tanggal 4 Maret 2021.

Baca juga: Dituding Kuasa Hukum Luhut Minta Saham Freeport, Ini Kata Haris Azhar

Namun, ia datang sebagai kuasa hukum dari tiga hingga empat masyarakat adat di Mimika, Papua, yang semestinya mendapatkan pembagian saham dari perusahaan tambang itu.

 

"Semua argumentasi saya ada buktinya, surat audiensi, surat kuasa, dan legal opinion," ujar Haris Azhar, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Pernyataan ini disampaikan Haris menyusul tudingan dari kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang yang mengatakan bahwa Haris sempat menemui Luhut untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Tudingan itu disampaikan Juniver dalam tayangan "Mata Najwa" yang diunggah di YouTube Najwa Shihab, 30 September 2021.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan

Haris menerangkan bahwa pertemuan itu bukan untuk meminta saham PT Freeport Indonesia untuk dirinya.

Dia menegaskan, saat itu dia datang dan bertindak profesional sebagai kuasa hukum dari masyarakat adat yang masih dirugikan meskipun ada divestasi saham.

"Menurut saya aneh, pemerintah pusat gembar gembor divestasi saham, berhasil memberikan jatah saham ke masyarakat adat, tapi regulasi tata kelola tersebut dibiarkan tidak ada peraturan daerah (perda)-nya," ucap dia.

Baca juga: Haris Azhar Bantah Bertemu Luhut, tapi Staf dan Deputi Kemenko Marves

Atas permasalahan itu kemudian Haris Azhar mendatangi kantor Menko Marves untuk memberi masukan agar pemerintah pusat mendorong perda itu dibuat sebagai payung hukum.

"Saya ke Menko (Marves) memberi tahu agar negara membantu munculnya perda di tingkat kabupaten," ucapnya.

"Sampai saat ini tidak ada jejak bantuan Menko (Marves) terhadap situasi tersebut," kata Haris Azhar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com