Menteri PPPA: Indonesia Peringkat 101 dari 156 dalam Hal Gender Gap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 dalam hal gender gap atau kesenjangan gender.

"Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara," di acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 secara daring, Rabu (13/10/2021).

Bintang mengatakan, gender gap diukur melalui 4 indikator yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

"Ini memperlihatkan bahwa mewujudkan kesetaraan gender sangat relevan dengan pembangunan ekonomi, bukan hanya semata persoalan moral dan keadilan," kata Bintang.

Baca juga: Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berperan dalam Membangun Kesetaraan Gender

Bintang mengatakan, dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator, di antaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.

Sementara upaya-upaya menuju kesetaraan gender adalah strategi yang seharusnya melandasi pembangunan di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memberdayakan semua masyarakat baik perempuan maupun laki-laki agar keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

"Ini akan berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara," kata dia.

Dalam hal perekonomian ini, kata Bintang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan kepada Kementerian PPPA dalam peningkatan ekonomi perempuan dilakukan melalui kewirausahaan bagi perempuan rentan.

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Pemerintah Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Selain itu juga dilakukan dengan membentuk model-model di beberapa daerah melalui mainstreaming gender ke dalam kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga di sektor perekonomian.

Lebih lanjut Bintang mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia belum dirasakan setara oleh para perempuan.

Padahal pembangunan di Tanah Air bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut dia, penyebab adanya ketidaksetaraan itu antara lain karena kebijakan, program dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lainnya di masyarakat.

Baik itu yang bersifat kodrati maupun hasil konstruksi sosial yang terjadi.

"Dalam konteks pembangunan, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki berdampak pada adanya kesenjangan beberapa hal," ucap dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Pembangunan di Indonesia Belum Dirasa Setara oleh Perempuan