Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-PON XX, Pemerintah Diminta Contoh Upaya Jepang

Kompas.com - 12/10/2021, 13:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pemerintah dapat mencontoh upaya Pemerintah Jepang dalam menggelar ajang olahraga multicabang di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan terkait munculnya kasus Covid-19 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Menurut Dicky, upaya Pemerintah Jepang pasca-Olimpiade 2020 di Tokyo dapat menjadi pelajaran.

"Iya (Olimpiade Tokyo 2020) sangat bisa jadi contoh. Contoh baik dan buruknya," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di PON XX Papua, Anggota DPR Minta Satgas Tingkatkan Testing dan Tracing

Dicky menguturkan, kenaikan kasus Covid-19 di Jepang mulai terjadi pada Juli dan memuncak pada pertengahan Agustus setelah Olimpiade Tokyo.

Menurut dia, meskipun panitia Olimpiade dan pejabat pemerintah menyangkal bahwa olimpiade secara langsung menyebabkan peningkatan, tetapi indikasinya cukup jelas.

Sebab, Olimpiade membuat orang lebih aktif secara sosial dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Hal ini pula, yang menyebabkan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mundur dari jabatannya setelah menghadapi kritik atas penanganan pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Jepang dilaporkan setiap hari menurun menjadi sekitar 2.000 secara nasional.

Jumlah tersebut kurang dari sepersepuluh dari total kasus saat puncak lonjakan pada pertengahan Agustus.

"Para ahli mengaitkan penurunan jumlah tersebut dengan cakupan vaksinasi. Sebanyak 58 persen populasi telah divaksinasi penuh dan peningkatan kepatuhan 5M. Perbedaannya dengan kita, pada kualitas 3T-nya," kata Dicky.

Baca juga: Klaster Atlet PON, Epidemiolog: Pemerintah Harus Evaluasi Penyelenggaraan PON XX Papua

Oleh karena itu, setelah PON XX Papua, ia menekankan pentingnya pelacakan atau tracing, testing, dan treatment (3T).

Sebab jika tidak, tidak menutup kemungkinan kasus Covid-19 di Indonesia bisa kembali meningkat.

"Sangat harus (menggencarkan 3T) karena bila tidak, maka risiko tinggi untuk masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Dicky juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi pasca-penyelenggaraan acara yang melibatkan keramaian seperti PON.

Dicky mengatakan, evaluasi sangat penting dilakukan dan tidak boleh lama dalam pelaksanaannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com