Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: 4,22 Juta Kasus Covid-19 dan Pembukaan Bali untuk Wisman

Kompas.com - 10/10/2021, 07:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, hingga Sabtu (9/10/2021) pagi, total kasus Covid-19 mencapai 4.227.038 setelah adanya penambahan 1.167 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh dalam sehari yaitu 1.507 orang. Dengan penambahan itu, jumlah kasus sembuh di Indonesia kini mencapai 4.059.267 orang.

Namun, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 masih bertambah. Pada periode 8-9 Oktober 2021, ada 52 kasus kematian. Sehingga kasus kematian tersebut kini mencapai 142.612.

Baca juga: Sebaran 25.159 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sementara itu, Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip Kompas.com dari laman www.kemkes.go.id, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua hingga Sabtu mencapai 56.908.664 orang atau 27,33 persen dari target.

Sementara, jumlah orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 99.373.294 orang atau 47,71 persen dari target.

Diketahui, pemerintah hingga kini menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Di tengah capaian vaksinasi yang bahkan belum 50 persen dan masih bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membuka pintu bagi pelaku perjalanan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (4/10/2021).

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: Kasus Covid-19 Tambah 8 di Kota Tangerang, 82 Masih Dirawat

Luhut menyampaikan bahwa pelaku perjalanan internasional itu harus mematuhi ketentuan masuk Indonesia, seperti tes Covid-19 dan menjalani karantina selama 8 hari.

"Setiap penumpang kelas internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali, Senin (4/10/2021).

Adapun pelaku perjalanan internasional yang diperbolehkan masuk Indonesia di antaranya mereka yang berasal dari Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan Selandia Baru.

Optimisme Jokowi

Pada Sabtu kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah melihat capaian vaksinasi Covid-19 di Bali tinggi, sebelum memutuskan pembukaan penerbangan internasional di Pulau Dewata tersebut.

Jokowi optimistis melihat capaian vaksinasi Covid-19 di Bali yang kini mencapai 98 persen untuk dosis pertama.

"Di Provinsi Bali, per 8 Oktober 2021, vaksinasi telah mencapai 98 persen untuk dosis pertama dan lebih dari 80 persen untuk dosis kedua," kata Jokowi dalam unggahan di akun Instagram resminya @jokowi, Sabtu.

"Melihat situasi tersebut, saya optimismis dan kita memutuskan membuka penerbangan internasional ke Bali," lanjutnya.

Baca juga: Update Corona 10 Oktober: Kasus Melonjak, Singapura Lanjutkan Hidup Bersama Covid-19

Atas hal itu, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan di Bali mempersiapkan pembukaan penerbangan internasional dengan baik.

Menurut dia, hal ini sebagai langkah agar wisatawan dapat datang ke Bali, tetapi kasus Covid-19 tetap terkendali.

"Ini penting mengingat sumber utama penghasilan masyarakat berasal dari sektor pariwisata," tegas Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com