PBNU Dinilai Lekat dengan Kerja Politik Praktis di Bawah Kepemimpinan Said Aqil

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin lekat dengan kerja-kerja politik praktis di bawah kepemimpinan Said Aqil Siradj.

Hal ini ia sampaikan merespons rencana pemilihan ketua umum PBNU yang baru dalam Muktamar yang akan digelar akhir tahun ini.

“Terlebih lagi, ketika kekuasaan saat ini (the ruling power) dihadapkan pada tantangan ekspolitasi politik indentitas” kata Khoirul dalam keterangan tertulis yang diterimas Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Survei soal Ketum PBNU: Gus Baha Bersaing Ketat dengan Said Aqil

Khoirul menilai, di bawah kepemimpian Said, PBNU menunjukkan karakternya yang berani dan tegas kepada kelompok-kelompok Islam radikal.

Pada situasi tersebut, kata dia, PBNU menjadi kekuatan yang sangat menarik untuk didekati oleh berbagai kepentingan politik.

PBNU bahkan kerap kali dijadikan bumper untuk melindungi kepentingan politik tertentu dari serangan kelompok Islam konservatif.

"Di sisi lain, kondisi itu juga coba digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruh PBNU di level politik praktis," ujar Khoirul.

Menurut Khoirul, hal itu berimbas pasa kurang optimalnya peran PBNU sebagai organisasi masyarakat sipil Islam.

Baca juga: Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Terkait dengan wacana amendemen UUD 1945 dan pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, sikap dan keberpihakan PBNU menjadi kurang jelas.

Padahal, Khoirul menilai, sikap NU memiliki bobot politik yang sangat besar.

Jika sikap PBNU kurang jelas, kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan predatorik yang mencoba melemahkan agenda anti-korupsi.

Akibat dinamika politik tersebut, lanjut Khoirul, pandangan warga Nahdliyyin relatif terbelah.

"Ada yang menilai langkah itu positif untuk meningkatkan daya tawar PBNU, tapi di sisi lain ada yang menilai hal itu sebagai langkah mundur PBNU yang kian tidak sesuai dengan prinsip khittah NU 1926," kata dosen Universitas Paramadina itu

Pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru akan dilakukan dalam Muktamar yang rencananya digelar pada 23-25 Desember 2021.

Baca juga: Survei: Said Aqil di Urutan Ketiga Calon Ketum PBNU, Disalip Marzuki Mustamar

Ketum PBNU Said Aqil Siradj mengeklaim mendapat dukungan dari banyak pihak untuk mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin PBNU sehingga dirinya siap untuk maju kembali.

"Kalau banyak permintaan ya saya siap dong, yang namanya kader ya harus siap kalau banyak permintaan. Walaupun sampai sekarang saya belum mendeklarasi secara resmi, tetapi permintaan sudah sangat banyak," kata Said setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (6/10/2021).