Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Pelecehan Seksual, Koalisi Masyarakat Minta Komnas HAM Desak KPI Bentuk Tim Independen

Kompas.com - 08/10/2021, 15:33 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara meminta Komnas HAM untuk mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk tim independen yang melibatkan pihak eksternal dalam mengusut dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS.

Koalisi menyampaikan hal itu saat menyambangi kantor Komnas HAM, Jumat (8/10/2021). 

"Seperti ahli, aktivis perempuan, dan lain-lain dalam melakukan investigasi penanganan kasus," kata perwakilan koalisi Luviana dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/10/2021).

Selain itu, koalisi juga meminta Komnas HAM memantau kasus kekerasan seksual serta menjadikan kasus ini agenda Komnas HAM agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Koalisi, lanjut Luviana, pun meminta Komnas HAM menjamin hak korban terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus.

"Seperti perlindungan dan keamanan korban, hak korban sebagai pekerja dari penanganan hingga pemulihan," ujarnya.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Masih Tunggu Hasil Tes Psikiatri Forensik

Ia juga menegaskan, koalisi siap membantu dan mengawal penuntasan kasus pelecehan seksual dan perundungan di KPI.

Caranya dengan mendorong atau melibatkan lembaga negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, pemerintah dan kepolisian RI.

"Guna menjamin keterbukaan proses pengungkapan fakta kasus kekerasan seksual di KPI," ucap dia.

Adapun dalam audiensi tersebut Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara bertemu dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Hasil dari pertemuan itu adalah Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi terkait kasus kekerasan seksual di KPI sekitar pertengahan bulan November.

Rekomendasi tersebut rencananya akan diberikan pada KPI dan aparat Kepolisian.

Diberitakan sebelumnya diduga telah terjadi pelecehan seksual dan perundungan di Kantor KPI. Pelecehan tersebut diduga dilakukan oleh pegawai KPI kepada MS yang juga merupakan salah satu pegawai di lembaga tersebut.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Disebut Butuh Trauma Healing

Selain Kepolisian, Komnas HAM juga turut melakukan penyelidikan perkara ini untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara.

Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pihaknya akan memanggil semua psikolog yang sudah memeriksa kondisi MS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com