2 Amnesti Jokowi untuk Korban UU ITE...

Ia menilai surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman implementasi UU ITE tidak cukup untuk mengurangi dampak overkriminalisasi dari UU ITE. Menurut Hamid, overkriminalisasi dari UU ITE bukan semata disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan undang-undang.

"Namun juga berakar pada kelemahan substansial dalam perumusan norma atau delik dalam sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dalam penerapannya bertentangan dengan semangat kebebasan sipil dan demokrasi," ujar Hamid.

Ia menambahkan, fraksinya menyambut baik masuknya revisi UU ITE ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Baca juga: Baleg Setuju 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Salah Satunya Revisi UU ITE

Ia berharap, pimpinan DPR segera memproses tahapan penyusunan dan pembahasan revisi UU ITE agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami Saiful Mahdi.

"Sebab, kebebasan sipil sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan, kebebasan dalam mimbar akademik harus dilindungi, serta kebebasan dalam menyampaikan kritik dan pendapat di ruang publik harus dipulihkan," kata dia.