Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akui Penanganan Pekerja Migran RI Masih Kurang Dibanding Negara Lain

Kompas.com - 07/10/2021, 10:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilakukan pemerintah masih kurang dibandingkan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir di acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (7/10/2021).

"Dalam banyak hal, kita sudah mengalami kemajuan luar biasa, tapi memang dalam banyak hal juga kita masih kurang dibanding negara-negara lain," kata dia.

Baca juga: 635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

Beberapa kekurangan yang masih dimiliki itu antara lain terkait dengan hak para PMI.

Ini termasuk kesadaran untuk memberikan pelayanan hukum apabila para pekerja menghadapi masalah hukum di negara tempatnya bekerja.

Meskipun demikian, kata dia, ada masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan individu PMI itu sendiri.

"Misalnya dalam hal bahasa, karena ketidakmampuan atau terbatasnya kemampuan bahasa yang diperlukan sehingga menghambat komunikasi yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Perguruan Tinggi Terlalu Semangat Bangun Program Profesional Berkualitas Apa Adanya

Muhadjir pun berpesan agar BP2MI serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan para PMI di luar negeri turut memperhatikannya.

Ini termasuk bagi para PMI itu sendiri agar memastikan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat bekerja ke luar negeri.

"Supaya dia bisa survive ketika berada di luar negeri sehingga bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian atau kontraknya," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga mengakui bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani kesejahteraan para PMI.

Baca juga: Januari-Juli 2021, Pemerintah Pulangkan 7.598 Pekerja Migran

Meskipun demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras memperbaiki kondisi yang masih bermasalah tersebut agar semakin ke depannya.

"Kami berkomitmen, negara harus hadir dalam masalah kesejahteraan PMI ini. Mereka adalah pahlawan devisa, jangan sampai kita hanya memberikan sanjungan dalam nyanyian tapi tidak pernah bertindak secara nyata untuk menjadikan mereka pahlawan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com