Menko PMK: Perguruan Tinggi Terlalu Semangat Bangun Program Profesional Berkualitas Apa Adanya

Kompas.com - 06/10/2021, 17:05 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berada di Papua. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat berada di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini perguruan tinggi di Indonesia gencar membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya.

Padahal, kata dia, yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk menyongsong bonus demografi 2045 adalah agar mereka dapat memperbesar bidang-bidang kajian vokasional.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan anak-anak lulusan SMA-SMK segera mendapatkan pendidikan keterampilan level tinggi dan bisa memasuki dunia kerja.

"Perguruan tinggi kita terlalu bersemangat membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya, akibatnya jadi tidak profesional, abai atau kurang perhatian terhadap penyediaan kajian studi di bidang vokasional," kata Muahdjir saat menjadi keynote speaker di acara peluncuran “Buku Indonesia Menuju 2045”, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Menko PMK Akui Proses Pendidikan Indonesia Belum Atur Soal Logika, Etika dan Estetika dengan Seimbang

Meskipun profesional merupakan tingkatan yang paling tinggi dan harus lebih tinggi dari vokasional, kata dia, tetapi hal tersebut dinilainya menjadi masalah perguruan tinggi saat ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai mendorong kampus dan perguruan tinggi untuk memperbesar jumlah program studi vokasional.

"Tujuannya agar memberikan kesempatan anak-anak yang sekarang sudah masuk SMK, yang mampu dan belum siap untuk bekerja agar bisa melanjutkan studi di bidang vokasi sehingga menjadi tenaga-tenaga berketerampilan tinggi," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: PON XX Juga Jadi Ajang Promosi Pariwisata Papua

Pemerintah saat ini memberi perhatian kepada level sekolah menengah, yakni SMA dan SMK untuk menyiapkan mereka memasuki dunia kerja.

Sebab, soal pendidikan karakter, personal, sosial, kebangsaan seharusnya sudah diselesaikan pada masa pendidikan dasar hingga SMP.

Pada level SMA dan SMK, kata dia, semestinya harus sudah disiapkan karakter untuk memasuki dunia kerja serta membentuk etos dan mental kerja.

"Pada tahapan ini Presiden membuat kebijakan yaitu memperbesar jumlah SMK dibanding SMA agar menyiapkan anak-anak ini bisa segera memasuki dunia kerja untuk menjadi tenaga terampil," kata Muhadjir.

"Sisanya untuk mengisi tenaga tenaga berketerampilan tinggi, masuk perguruan tinggi," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut PON untuk Yakinkan Internasional bahwa Papua Bagian dari NKRI

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.