Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Perguruan Tinggi Terlalu Semangat Bangun Program Profesional Berkualitas Apa Adanya

Kompas.com - 06/10/2021, 17:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini perguruan tinggi di Indonesia gencar membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya.

Padahal, kata dia, yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk menyongsong bonus demografi 2045 adalah agar mereka dapat memperbesar bidang-bidang kajian vokasional.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan anak-anak lulusan SMA-SMK segera mendapatkan pendidikan keterampilan level tinggi dan bisa memasuki dunia kerja.

"Perguruan tinggi kita terlalu bersemangat membangun program studi profesional tetapi dengan kualitas apa adanya, akibatnya jadi tidak profesional, abai atau kurang perhatian terhadap penyediaan kajian studi di bidang vokasional," kata Muahdjir saat menjadi keynote speaker di acara peluncuran “Buku Indonesia Menuju 2045”, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Menko PMK Akui Proses Pendidikan Indonesia Belum Atur Soal Logika, Etika dan Estetika dengan Seimbang

Meskipun profesional merupakan tingkatan yang paling tinggi dan harus lebih tinggi dari vokasional, kata dia, tetapi hal tersebut dinilainya menjadi masalah perguruan tinggi saat ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai mendorong kampus dan perguruan tinggi untuk memperbesar jumlah program studi vokasional.

"Tujuannya agar memberikan kesempatan anak-anak yang sekarang sudah masuk SMK, yang mampu dan belum siap untuk bekerja agar bisa melanjutkan studi di bidang vokasi sehingga menjadi tenaga-tenaga berketerampilan tinggi," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: PON XX Juga Jadi Ajang Promosi Pariwisata Papua

Pemerintah saat ini memberi perhatian kepada level sekolah menengah, yakni SMA dan SMK untuk menyiapkan mereka memasuki dunia kerja.

Sebab, soal pendidikan karakter, personal, sosial, kebangsaan seharusnya sudah diselesaikan pada masa pendidikan dasar hingga SMP.

Pada level SMA dan SMK, kata dia, semestinya harus sudah disiapkan karakter untuk memasuki dunia kerja serta membentuk etos dan mental kerja.

"Pada tahapan ini Presiden membuat kebijakan yaitu memperbesar jumlah SMK dibanding SMA agar menyiapkan anak-anak ini bisa segera memasuki dunia kerja untuk menjadi tenaga terampil," kata Muhadjir.

"Sisanya untuk mengisi tenaga tenaga berketerampilan tinggi, masuk perguruan tinggi," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut PON untuk Yakinkan Internasional bahwa Papua Bagian dari NKRI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com