Salin Artikel

Menko PMK Akui Penanganan Pekerja Migran RI Masih Kurang Dibanding Negara Lain

Hal tersebut disampaikan Muhadjir di acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (7/10/2021).

"Dalam banyak hal, kita sudah mengalami kemajuan luar biasa, tapi memang dalam banyak hal juga kita masih kurang dibanding negara-negara lain," kata dia.

Beberapa kekurangan yang masih dimiliki itu antara lain terkait dengan hak para PMI.

Ini termasuk kesadaran untuk memberikan pelayanan hukum apabila para pekerja menghadapi masalah hukum di negara tempatnya bekerja.

Meskipun demikian, kata dia, ada masalah lain yang dihadapi berkaitan dengan individu PMI itu sendiri.

"Misalnya dalam hal bahasa, karena ketidakmampuan atau terbatasnya kemampuan bahasa yang diperlukan sehingga menghambat komunikasi yang bersangkutan," kata dia.

Muhadjir pun berpesan agar BP2MI serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan para PMI di luar negeri turut memperhatikannya.

Ini termasuk bagi para PMI itu sendiri agar memastikan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat bekerja ke luar negeri.

"Supaya dia bisa survive ketika berada di luar negeri sehingga bisa melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian atau kontraknya," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga mengakui bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani kesejahteraan para PMI.

Meskipun demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras memperbaiki kondisi yang masih bermasalah tersebut agar semakin ke depannya.

"Kami berkomitmen, negara harus hadir dalam masalah kesejahteraan PMI ini. Mereka adalah pahlawan devisa, jangan sampai kita hanya memberikan sanjungan dalam nyanyian tapi tidak pernah bertindak secara nyata untuk menjadikan mereka pahlawan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/10515641/menko-pmk-akui-penanganan-pekerja-migran-ri-masih-kurang-dibanding-negara

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke