Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Pelajari Laporan Pandora Papers yang Sebut Nama Airlangga dan Luhut

Kompas.com - 05/10/2021, 15:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar masih menelusuri dugaan munculnya nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam laporan Pandora Papers.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, partainya belum mengetahui jelas dari mana sumber laporan yang menyebut nama Airlangga.

"Ya kita akan mempelajari terus. Ya ini sempat jadi rumor juga, enggak bagus buat kita. Sedang kita konsentrasi ke PON, HUT TNI, terus ada isu-isu seperti ini. Mudah-mudahan ada kejelasan ya," kata Lodewijk saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Luhut Pandjaitan Disebut dalam Pandora Papers, Ini Penjelasan Jubir

Wakil Ketua DPR itu tak banyak berkomentar lebih jauh terkait laporan yang menyeret nama Airlangga.

Lodewijk mengaku baru mengetahui laporan tersebut dari media.

"Ya kita belum tahu sumbernya, sumbernya belum jelas dari mana. Kalau kita lihat di media-media yang berbahasa Inggris, tidak ada. Tapi kok dalam (media) bahasa Indonesia kok ada," jelasnya.

Adapun laporan Pandora Papers juga menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Perlu diketahui, Luhut adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.

Ditanya soal Luhut, jawaban Lodewijk juga memilih untuk menunggu informasi lebih detail terkait sumber laporan.

"Ya kita tunggu saja deh, enggak usah berkembang lagi lah," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah di Beberapa Negara Bakal Selidiki Temuan Pandora Papers

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut masuk dalam laporan Pandora Papers.

Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia.

Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com