Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaya Risma Marah-marah Dinilai Tak Cocok dengan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 03/10/2021, 14:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, gaya Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah-marah tak cocok dengan gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sikap yang tak tepat dan jauh dari nilai-nilai kesantunan dan tak cocok dengan gaya pemerintahan Jokowi yang cenderung menjaga citranya," kata Ujang kepada Kompas.com, Minggu (3/10/2021).

Ujang menilai, marah-marah sejatinya bukan solusi menyelesaikan persoalan negara, tetapi justru sikap itu akan menambah beban dan masalah baru.

Baca juga: Mensos Risma Marahi dan Tunjuk-tunjuk Petugas PKH, Gubernur Gorontalo: Saya Tidak Terima...

Karut-marut ihwal bantuan sosial yang menyebabkan Risma kembali naik pitam, kata Ujang, tak mungkin bisa dibereskan dengan cara marah-marah.

"Tak ada persoalan yang bisa dibereskan hanya dengan marah-marah. Pemimpin itu bukan marah-marah, tetapi memberi keteladanan," ucap Ujang.

"Marah-marah itu bisa saja merupakan tanda tak mampu, tanda tak mempu bekerja dengan baik," kata dia. 

Alih-alih menarik simpati masyarakat, menurut Ujang, sikap yang sering kali ditunjukkan Risma justru akan merugikan dirinya sendiri.

Marah-marah juga dinilai tak akan meningkatkan elektabilitas mantan Wali Kota Surabaya itu.

Oleh karena itu, Ujang mendorong Jokowi untuk menegur gaya Risma dan mengingatkannya agar bersikap lebih santun.

"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja," kata dia.

Baca juga: Soal Risma Marah ke Pendamping PKH di Gorontalo, Gubernur: Itu Contoh yang Tidak Baik

Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.

Terbaru, Risma marah dan menujuk salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.

Merespons hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah. Tetapi, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Alasan Risma Marah-marah hingga Membuat Gubernur Gorontalo Tersinggung

Rusli menilai apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Ia menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.

"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com