Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Target Vaksinasi, Pembahasan Vaksin Booster Berbayar Dinilai Terlalu Dini

Kompas.com - 29/09/2021, 17:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli Biologi Molekuler dan CEO Lipotek Inez Atmosukarto menilai, vaksinasi booster serta vaksinasi berbayar Covid-19 masih terlalu dini untuk dibahas saat ini.

Sebab, Inez berpandangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2.

“Jadi, bagi saya sebenarnya saat ini adalah terlalu prematur untuk membahas baik booster maupun vaksin berbayar karena kita harus fokus kepada mencakupi seluruh rakyat Indonesia terlebih dahulu,” kata Inez dalam pemaparan survei bertajuk “Kata Warga Tentang Vaksinasi Berbayar” secara virtual. Rabu (29/9/2021).

Baca juga: 7.364 Nakes di Tangsel belum Dapat Jatah Booster Vaksin Covid-19

Peneliti vaksin ini mengatakan, seharusnya stok vaksin booster atau vaksin berbayar yang ada sebaiknya dipakai untuk memenuhi capaian vaksinasi pertama dan kedua, khususnya di daerah.

Menurut Inez, sebelum pemerintah membahas vaksinasi berbayar ini, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di masyarakat harus sudah lebih dari 70 persen.

“Vaksinasi ketiga ini sebaiknya belum dimulai sebelum vaksinasi pertama dan kedua cakupannya sudah di atas 70 peren dari seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Terlebih, ia menilai, cakupan vaksinasi tahap pertama dan kedua di sejumlah daerah Indonesia masih belum mencapai target.

“Saat ini kan kita mengetahui kan bahwa memang cakupannya besar di kota besar terutama Jakarta. Tapi kalau melihat di luar Jakarta, di luar Jawa, cakupannya masih jauh sekali dari ideal ya,” lanjutnya.

Baca juga: KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Selain itu, ia menekankan, vaksinasi booster nantinya juga harus tetap menjadi kewajiban pemerintah.

Masyarakat rentan yang dimaksudnya diantaranya lansia serta masyarakat rentan karena pekerjaannya berisiko Covid-19.

“Untuk yang lain mungkin dengan program booster berbayar. Tapi, again, ini masih terlalu dini kita untuk membahasnya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik secara gratis dan berbayar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Baca juga: Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Skema vaksin booster gratis, imbuhnya akan berbasis pada penerima bantuan iuran (PBI) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD.

Sementara itu, skema vaksin booster berbayar untuk 93,7 juta jiwa saat ini juga tengah dibahas.

"Sisanya nanti akan didorong melalui vaksin vaksin berbayar, dari segi harga vaksin dan lain akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com