56 Pegawai KPK Mau Direkrut Polri, Kapolri Diminta Koordinasi dengan BKN dan Menpan RB

Kompas.com - 29/09/2021, 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo diminta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai rencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, koordinasi perlu dilakukan karena 56 pegawai itu sebelumnya tidak bisa dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN) di KPK lantaran tak lolos TWK.

"Tentu harus koordinasi dulu dengan BKN dan Menpan RB bagaimana mekanisme yang benar karena 56 pegawai KPK ini di KPK kan tidak lolos dengan alasan untuk alih status ke ASN," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Mahfud Jelaskan Dasar Hukum Jokowi Izinkan Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku belum mengetahui bagaimana mekanisme yang berlaku apabila para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut akan direkrut Polri.

Akan tetapi, menurut Johan, Polri semestinya tidak bisa serta merta merekrut pegawai KPK tersebut sebelum berkoordinasi dengan BKN dan Menpan RB.

Di sisi lain, Johan Budi berpendapat, rencana Polri merekrut 56 pegawai KPK merupakan solusi dari polemik berkepanjangan mengenai hasil TWK.

"Tapi sekali lagi, niat baik itu juga harus diikuti dengan langkah langkah yang benar. Apa langkah langkah yang benar? Tadi saya sampaikan Kapolri harus berkoordinasi dengan Menpan RB, dengan BKN," ujar Johan.

Mantan juru bicara KPK itu menilai 56 pegawai KPK yang hendak direkrut Polri merupakan sosok-sosok yang sudah teruji kinerja dan kapasitasnya selama bekerja di KPK.

"Saya melihatnya ada niat baik dari Kapolri untuk merekrut 56 pegawai KPK (tidak lolos) TWK itu karena ya itu tadi, mereka sudah bekerja cukup lama tentu keahlian mereka dibutuhkan oleh Polri," kata Johan.

Baca juga: Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Kendati demikian, Johan menegaskan, keputusan untuk bergabung ke Polri atau tidak menjadi pilihan masing-masing pribadi pegawai KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Nasional
UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

Nasional
UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

Nasional
UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

Nasional
NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.