Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terima 191 Mahasiswa dalam Program Magang di Rumah Rakyat

Kompas.com - 29/09/2021, 11:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima sebanyak 191 mahasiswa yang menjalani masa magang dan studi independen bersertifikat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat membuka acara Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka bertajuk "Magang di Rumah Rakyat DPR RI".

"Magang di Rumah Rakyat DPR yang semula diikuti oleh 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dari Timur sampai Barat, dengan dua program yakni parliament trainee dan program satu data," kata Indra dalam acara yang dipantau secara Live Streaming melalui channel YouTube DPR RI, Rabu.

"Namun, saat ini jumlah peserta berkurang menjadi 191 dikarenakan alasan kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Dari total mahasiswa yang mengikuti program magang, 155 orang di antaranya mengikuti program parliament trainee dan 36 orang mengikuti program satu data.

Indra menuturkan, mereka yang mengikuti program ini merupakan mahasiswa terpilih yang telah melewati serangkaian tes. Tak kurang dari 17.000 mahasiswa, sebut dia, yang berminat mengikuti kegiatan ini.

"Persaingannya tidak kalah sengit dari tes masuk CPNS, mas Menteri, susah sekali," ucap Indra.

Sebelum mengetahui tingginya antusiasme mahasiswa, ia mengatakan, DPR meminta izin kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melakukan uji coba program magang dengan menerima hanya 75 orang.

"Karena asumsinya yang mendaftar mungkin sekitar 2.000. Tapi minggu kedua ternyata 4.000, minggu ketiga 6.000, minggu keempat 10.000, lalu 15.000, sampai kemudian kita stop di angka 16.000, masih muncul sampai 17.000 hingga 18.000. Tapi sistemnya sudah tidak bisa berjalan," jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menerangkan bahwa model Kampus Merdeka di mana membebaskan mahasiswanya untuk magang di sejumlah institusi atau lembaga pemerintah meski tak sesuai program studinya sudah diterapkan di sejumlah negara maju, salah satunya Amerika Serikat.

Baca juga: Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

"Mahasiswa bebas pada kurun waktu tertentu untuk mengambil bidang dan minat guna mengembangkan dirinya, jejaringnya, dan networknya, dan juga menentukan masa depannya," terang dia.

Selain itu, Indra juga menilai bahwa keputusan mahasiswa untuk memilih DPR sebagai tempat magang merupakan langkah yang tepat.

Pasalnya, dia mengeklaim bahwa seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR melingkupi seluruh permasalahan kehidupan bangsa Indonesia.

"Teman-teman, kalau belajar pertanian, di sini bukan pertanian saja, bagaimana politik pangan diputuskan. Teman-teman yang belajar teknik, di sini semua politik infrastruktur diputuskan lewat perundang-undangan. Begitu juga yang ilmu hukum, Anda tidak hanya belajar perancangan di kampus, di sini diputuskan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan hukum," klaim Indra.

Terakhir, Indra mengingatkan bahwa program magang ini berlangsung sejak 6 September 2021 hingga 23 Desember 2021.

Para mahasiswa juga akan didampingi oleh mentor-mentor dari Kesekretariat Jenderal DPR selama magang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com