Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI melaporkan adanya penambahan sebanyak 160 kasus varian baru di DKI Jakarta pada 25 September 2021.

Dengan tambahan itu, maka total kasus varian baru di DKI Jakarta saat ini mencapai 1.040 orang.

Dari jumlah tersebut, varian Delta paling mendominasi sebanyak 991 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Sebelumnya, pada 18 September 2021, total kasus varian baru di DKI Jakarta mencapai 880 orang.

Baca juga: DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Saat itu, varian Delta juga yang paling mendominasi sebanyak 831 kasus, disusul varian Alpha 37 kasus dan varian Beta 12 kasus.

Itu artinya hanya varian Delta yang bertambah di DKI Jakarta. Sementara dua varian lainnya, Alpha dan Beta tidak.

Pintu masuk Indonesia dibatasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tak ingin kembali kecolongan masuknya varian baru virus corona ke Indonesia.

"Kita juga tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti Mu dan Lambda, masuk ke Indonesia," ujar Luhut dalam konferensi pers terkait Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali secara virtual pada 20 September 2021.

Untuk mencegah hal itu, kata Luhut, pemerintah membatasi perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing dan WNI.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkes Sebut Pemerintah Lakukan Pengetatan di Pintu Masuk Perjalanan

Ia juga mengatakan, selama PPKM, pintu masuk udara untuk pelaku perjalanan internasional hanya dibuka di dua wilayah yaitu Jakarta dan Manado.

"Untuk Laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk Jalur Darat hanya dapat dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, proses karantina akan diperketat dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan tes PCR sebanyak 3 kali.

Ia menekankan, proses karantina dan testing juga akan ditingkatkan di pintu masuk darat.

"Selain itu, TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut," katanya.