Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/09/2021, 13:47 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan, saat ini masih ada kalangan masyarakat yang menolak untuk vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, MUI terus menyosialisasikan 12 fatwa pengendalian Covid-19 melalui media massa dan sosial.

"Karena sebagaian masyarakat masih ada yang menolak vaksin," kata Cholil dilansir dari laman resmi MUI, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: MUI Harap Kesadaran Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19 Dibarengi Edukasi, Bukan karena Lonjakan Kasus

Menurut Cholil, untuk meningkatkan sosialiasi, pemerintah perlu terus merangkul kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Selain itu, tetap melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan diperlukan juga kombinasi antara medis dan dalil-dalil keagamaan.

"Ya ada realita yang dipaparkan fenomena sains dan medis itu," ujar dia. 

"Tapi secara bersamaan kita juga menyandarkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, dan yang punya segalanya termasuk pandemi ini adalah milik Allah SWT," kata dia.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan vaksinasi membutuhkan dukungan serta pemanfaatan rumah ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan perguruan tinggi perlu dimaksimalkan.

Baca juga: Wapres Minta Anggota Ormas Islam di MUI Tetap Bersatu

Dengan begitu, target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia bisa segera tercapai.

"Karena negara spiritnya adalah beragama, Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu sentuhan keagamaan dan keyakinan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com