Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Kompas.com - 22/09/2021, 12:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut menginginkan hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada April.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin usai bertemu dengan Jokowi bersama jajaran pengurus PKP lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024," kata Said melalui keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Jokowi pun disebut bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.

Sebab, sebagaimana diketahui, keinginan pemerintah itu berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," ucap Said.

Selain hari pencoblosan, Said mengklaim bahwa dalam pertemuan Jokowi juga sepakat dengan partainya bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 partai politik yang tak punya kursi di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual.

Artinya, Said menjelaskan, partai politik cukup lulus verifikasi administrasi saja.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Hal itu berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki wakil di DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

"Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," kata Said.

Adapun perbedaan usulan antara pemerintah dan KPU mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 sebelumnya terjadi dalam rapat yang digelar Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com