Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Kompas.com - 22/09/2021, 12:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut menginginkan hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada April.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin usai bertemu dengan Jokowi bersama jajaran pengurus PKP lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024," kata Said melalui keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Jokowi pun disebut bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.

Sebab, sebagaimana diketahui, keinginan pemerintah itu berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," ucap Said.

Selain hari pencoblosan, Said mengklaim bahwa dalam pertemuan Jokowi juga sepakat dengan partainya bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 partai politik yang tak punya kursi di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual.

Artinya, Said menjelaskan, partai politik cukup lulus verifikasi administrasi saja.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Hal itu berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki wakil di DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

"Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," kata Said.

Adapun perbedaan usulan antara pemerintah dan KPU mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 sebelumnya terjadi dalam rapat yang digelar Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com