Kompas.com - 22/09/2021, 12:47 WIB
Ilustrasi Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut menginginkan hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada April.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin usai bertemu dengan Jokowi bersama jajaran pengurus PKP lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024," kata Said melalui keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Jokowi pun disebut bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.

Sebab, sebagaimana diketahui, keinginan pemerintah itu berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," ucap Said.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain hari pencoblosan, Said mengklaim bahwa dalam pertemuan Jokowi juga sepakat dengan partainya bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 partai politik yang tak punya kursi di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual.

Artinya, Said menjelaskan, partai politik cukup lulus verifikasi administrasi saja.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Hal itu berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki wakil di DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

"Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," kata Said.

Adapun perbedaan usulan antara pemerintah dan KPU mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 sebelumnya terjadi dalam rapat yang digelar Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.