Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Kompas.com - 22/09/2021, 12:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut menginginkan hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada April.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin usai bertemu dengan Jokowi bersama jajaran pengurus PKP lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

"Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024," kata Said melalui keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Jokowi pun disebut bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas hal tersebut.

Sebab, sebagaimana diketahui, keinginan pemerintah itu berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," ucap Said.

Selain hari pencoblosan, Said mengklaim bahwa dalam pertemuan Jokowi juga sepakat dengan partainya bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 partai politik yang tak punya kursi di parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual.

Artinya, Said menjelaskan, partai politik cukup lulus verifikasi administrasi saja.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Hal itu berbeda dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki wakil di DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

"Presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," kata Said.

Adapun perbedaan usulan antara pemerintah dan KPU mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 sebelumnya terjadi dalam rapat yang digelar Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Dalam rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada bulan April atau Mei.

Sedangkan KPU ingin hari pencoblosan digelar pada 21 Februari 2024.

Tito beralasan, apabila hari pencoblosan dimajukan pada Februari dari yang biasanya jatuh pada bulan April, maka tahapan-tahapan Pemilu juga akan berlangsung lebih awal.

Menurut Tito, hal tersebut akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik dan keamanan, serta eksekusi program-program pemerintah pusat maupun daerah.

"Dengan asumsi 21 Februari, ini psikologi publik juga sudah mulai memanas. Padahal pemerintah baru bergerak Oktober 2019, kira-kira demikian, dan di tengah ini ada pandemi lagi," kata Tito, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com