Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Ristek: Vaksinasi Covid-19 Harus Kejar PTM, Bukan Sebaliknya

Kompas.com - 16/09/2021, 16:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus mengejar pembelajaran tatap muka (PTM) dan bukan sebaliknya.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SMAN 19 Kabupaten Tangerang dan vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nawawi Tanara, Kamis (16/9/2021).

"Saya tekankan bahwa vaksinasi itu harus mengejar pembelajaran tatap muka, bukan tatap muka yang mengejar vaksinasi," kata Nadiem.

Dengan demikian, sekolah-sekolah yang ada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 harus segera melaksanakan PTM.

Baca juga: Menko PMK: PTM Wajib Digelar jika 100 Persen Tenaga Pendidik Sudah Divaksin Covid-19

Sebab, jika tidak, ujar dia, sekolah-sekolah tidak akan terlatih dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam situasi yang baru.

Tidak hanya bagi sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi, kata dia, tetapi juga bagi tingkat dasar seperti PAUD dan SD.

"Barulah tugas vaksinasi adalah mengejar PTM tersebut, untuk memastikan prioritas nomor satu adalah guru dan tenaga pendidik, baru setelah itu murid-murid di atas umur 12 tahun dan orangtua murid," kata dia.

Nadiem mengatakan, hal tersebut menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan PTM saat ini.

Dia memastikan bahwa vaksinasi bukan menjadi kriteria tatap muka, sehingga apabila semua guru sudah lengkap vaksinasinya, maka sekolah wajib melaksanakan PTM.

Baca juga: Mendikbud Ristek Minta Cepat Guru dan Tenaga Kependidikan Jalani Vaksinasi Covid-19

"Saya sangat bahagia karena sekarang daerah sudah banyak mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com