Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

Menambahkan Empati pada Demokrasi

Kompas.com - 15/09/2021, 21:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI demokrasi internasional dirayakan setiap 15 September. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengundang seluruh negara untuk memperingatinya agar prinsip-prinsip demokrasi semakin dihidupi masyarakat dunia.

Agar perayaan tersebut bermakna, penting untuk menjawab pertanyaan ini: Benarkah demokrasi membawa dampak positif pada kehidupan rakyat sebuah negara?

Nilai apa yang perlu dikembangkan dalam demokrasi agar ideologi yang dianggap terbaik ini membawa kebaikan untuk rakyat?

Demokrasi yang tidak sempurna

Sebagian besar ahli politik menganggap demokrasi sebagai sistem pemerintahan superior dibanding sistem pemerintahan lainnya.

Ia dianggap membawa hal positif: perdamaian, perkembangan ekonomi, korupsi yang tereduksi, stabilitas politik. Singkatnya, membuat masyarakat menjadi lebih bahagia (Carbone 2009).

Anggapan tersebut semakin kuat seiring gelombang demokratisasi yang melanda dunia sejak 1989 (Huntington 1991). Saat ini tidak ada ideologi alternatif yang secara empirik berhasil menjadi penentangnya.

Dalam buku Rethinking the Value of Democracy, Renske Doorenspleet menguji asumsi banyak ahli tentang superioritas demokrasi.

Caranya, dengan membandingkan praktik demokrasi di banyak negara. Ia ingin melihat kualitas dan dampak demokrasi.

Ternyata, praktik demokrasi tidak selalu membawa dampak positif dalam perdamaian, pembangunan ekonomi dan pemberantasan korupsi.

Konflik di sebuah negara memang berpotensi hilang seiring dengan demokratisasi. Persoalannya, demokrasi membutuhkan proses untuk berkembang.

Ketika prosesnya tidak membawa perubahaan politik signifikan, konflik akan semakin besar dan sulit reda.

Sebab, dalam demokrasi, semua orang yang terlibat konflik merasa setara, paling benar dan tahu yang terbaik untuk dirinya.

Demokrasi juga tidak otomatis meningkatkan ekonomi sebuah negara. Menurut Doorenspleet, studi empiris yang dilakukan sejak 1990 membuktikan bahwa tidak ada hubungan langsung demokrasi dengan kemajuan ekonomi.

Faktor yang membuat peningkatan ekonomi sebuah negara terletak pada kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua hal ini tidak selalu ada pada negara demokrasi dan bisa ada dalam negara yang tidak demokratis. Singapura dan Cina adalah dua contoh negara tidak demokratis yang ekonominya maju.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com