Pemerintah Disarankan Buat Aplikasi Pengecekan Sederhana yang Bisa Diakses Semua Orang

Kompas.com - 15/09/2021, 19:43 WIB
Ilustrasi KTP elektronik. Tribunnews.comIlustrasi KTP elektronik.
|

JAKARTA, KOMPAS.comPemerintah diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat melakukan proses scanning Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di E-KTP.

Menurut Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, aplikasi ini yang sebaiknya dipakai pemerintah untuk melakukan pengecekan sebagai syarat seseorang bepergian atau mengakses fasilitas publik.

“Pemerintah bisa membuat aplikasi yang dapat scan NIK. Kemudian baru data dari aplikasi itu terhubung ke aplikasi PeduliLindungi,” terang Ismail dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Ismail menilai keberadaan aplikasi ini akan lebih adil untuk semua kalangan, dari pada PeduliLindungi. Sebab, untuk menginstal PeduliLindungi memerlukan smartphone.

Sementara, tidak semua masyarakat memiliki smartphone serta paket data untuk mengaksesnya.

Baca juga: PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan, Bagaimana Jika Warga Tak Punya Smartphone?

“Jadi masyarakat cukup membawa KTP nya. Tidak perlu membawa kartu vaksin, tidak perlu punya smartphone,” papar Ismail.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini yang harus jadi perhatian, gunakan solusi yang bisa dipakai semua masyarakat,” ucap dia.

Ismail melanjutkan, aplikasi PeduliLindungi bisa tetap digunakan untuk menunjukan data terkait status kesehatan dan vaksinasi Covid-19 untuk orang yang berkunjung atau melakukan perjalanan.

“Jadi nanti dari aplikasi sederhana itu tersambung dengan PeduliLindungi, baru dikatakan status orang tersebut apakah dia merah atau hijau. Cukup seperti itu saja,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya saat ini aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat yang harus dimiliki masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.

“Kami meminta agar pelaku perjalanan trasnprotasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan,” terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Begini Proses Verifkasi WNI dan WNA yang Divaksinasi di Luar Negeri ke Aplikasi PeduliLindungi

Syarat itu diterapkan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 14-20 September 2021.

Aturan itu terkandung dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.