Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PeduliLindungi, Anggota DPR: Harus Ada Solusi bagi yang Belum Punya Smartphone

Kompas.com - 15/09/2021, 15:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat untuk memasuki tempat publik tidak diterapkan secara kaku.

Rahmad berpandangan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah sangat baik, tetapi ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar atau smartphone sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut.

"Pada prinsipnya bagus, setuju, tetapi harus kita carikan solusi jalan keluar bagi saudara atau rakyat kita yang masih jutaan yang masih belum memiliki smartphone ini," kata Rahmad saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Politikus PDI-P itu mengingatkan, jangan sampai warga tidak dapat mengakses tempat publik hanya karena tidak memiliki smartphone.

Ia mengatakan, penerapan aplikasi PeduliLindungi hendaknya menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia.

"Dengan memaksakan wajib hukumnya menggunakan smartphone, tentu itu akan menjadi diskiriminasi terhadap rakyat yang tidak memiliki handphone, ketidakadilan, nah ini harus kita carikan solusi," kata dia.

Rahmad mengatakan, alternatif lain di samping aplikasi PeduliLindungi juga diperlukan sebagai solusi apabila terjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses.

Baca juga: Surat Vaksin Baiknya Bisa Gantikan PeduliLindungi, Pengamat: Masyarakat Kita Masih Banyak yang Gaptek

"Ketika error, ketika lemot, ketika internet mati, tetap harus kita gunakan solusi, tidak kaku," kata Rahmad.

Ia menambahkan, solusi yang ditawarkan pemerintah nantinya harus menjamin tidak akan memalsukan kondisi kesehatan seseorang sebagaimana yang ada di PeduliLindungi saat ini.

"Dengan cara apa, silakan pemerintah mengkaji yang terbaik dan aman, tidak bisa dibohnongi," ujar Rahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com