Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Vaksin Baiknya Bisa Gantikan PeduliLindungi, Pengamat: Masyarakat Kita Masih Banyak yang Gaptek

Kompas.com - 15/09/2021, 14:42 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, implementasi kebijakan aplikasi PeduliLindungi di lapangan terkesan dipaksakan.

"Memang kebijakan ini terkesan dipaksakan, tapi tidak ada perangkat pendukungnya," ujar Trubus ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (15/9/2021).

Trubus menyoroti terkait langkah pemerintah yang mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi di ruang-ruang publik.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi di ruang-ruang publik justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Baca juga: Permudah Masyarakat, Pemerintah Disarankan Sediakan Komputer Layani Pengisian Data PeduliLindungi

Sebab, tidak semua masyarakat mempunyai smartphone yang mempunyai kapasitas untuk men-download aplikasi tersebut.

Selain itu, tidak semua masyarakat juga memahami cara kerja aplikasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyediakan peraturan yang lebih luas lagi.

Misalnya, ketika seseorang terkendala karena akan masuk ke ruang publik, cukup menunjukkan kartu vaksin Covid-19 sebagai pengganti aplikasi PeduliLindungi .

"Masyarakat kita itu banyak yang gaptek juga soal aplikasi, (terutama) orang-orang tua," kata Trubus.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan Selama PPKM

Selain itu, Trubus menilai bahwa pemerintah kurang melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan aplikasi ini di lapangan.

"Jadi informasikan dulu tidak ujuk-ujuk dipakai, itu kan merugikan masyarakat jadinya. Kemudian diinformasikan secara baik, aplikasi PeduliLidungi itu apa?" ungkap Trubus.

Di sisi lain, pihaknya mengakui bahwa aplikasi ini efektif untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

"Cuma masalahnya itu diimplementasinya. Jadi kebijakan ini harusnya dibuat pengaturannya dulu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com