Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4,17 Juta Kasus Covid-19 dan Vaksinasi Jadi Indikator Penentuan Level PPKM...

Kompas.com - 14/09/2021, 08:57 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Budi mengatakan, ada empat provinsi dengan cakupan vaksinasi di bawah 20 persen yaitu Lampung (15 persen), Sumatera Barat (18 persen), Maluku Utara (18 persen) dan Papua (19 persen).

"Harapan kita bersama agar kita bisa lebih cepat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase penyuntikan vaksinasi di atas 20 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, hingga saat ini, pemerintah sudah menyuntikan sekitar 116 juta dosis vaksin, terdiri dari 73 juta dosis pertama dan 42 juta dosis kedua.

Baca juga: Menkes Ungkap Dua Skenario Penanganan Covid-19 di Tahun 2022

Hal tersebut, kata dia, menempatkan Indonesia di posisi keenam dunia dalam pelaksanaan vaksinasi untuk suntikan dosis pertama.

"Itu ranking 6 dunia sesudah China, India, Amerika, Brasil, Jepang, Indonesia yang kemudian Indonesia menduduki posisi keenam dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia," ucap Budi.

Jadi indikator

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, cakupan vaksinasi Covid-19 kini menjadi indikator untuk menentukan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di suatu daerah.

"Sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama Covid-19 telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2, dan level 2 ke level 1 di Jawa-Bali," kata Luhut, Senin.

Baca juga: Luhut: Vaksinasi Covid-19 Kini Jadi Indikator Penentu Level PPKM

Pertama, untuk dapat menurunkan level daerah dari angka 3 ke 2, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 50 persen. Sedangkan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com