Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Daerah Level 4 Jangan Gelar Sekolah Tatap Muka, Hanya Level 2-3

Kompas.com - 13/09/2021, 13:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sekolah yang tenaga pendidik dan siswanya sudah divaksinasi Covid-19 boleh menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.

Namun demikian, ia mengingatkan, sekolah tatap muka baru boleh dilakukan untuk daerah yang berada di status level 2 atau 3 PPKM.

"Yang paling penting sudah berada di level 3 atau level 2. Kalau masih di level 4 memang agak direm dulu. Jangan pembelajaran tatap muka terlebih dulu," kata Jokowi saat berbincang melalui konferensi video dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Gowa, Sulawesi Selatan, ketika memantau vaksinasi untuk pelajar, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Menko PMK: Pembelajaran Tatap Muka Berjalan Berbarengan dengan Vaksinasi

Hal serupa juga Jokowi sampaikan saat memantau vaksinasi melalui konferensi video dengan tenaga pendidik dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pulau Punjung, Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu, seorang siswi menyampaikan kerinduannya belajar tatap muka bersama teman-teman.

Jokowi pun memastikan bahwa sekolah tatap muka bisa segera digelar setelah guru dan siswa divaksin.

"Iya nanti semuanya setelah divaksin langsung bisa pembelajaran tatap muka asal sudah tidak berada di level 4," ujar dia. 

Baca juga: Jokowi: 58.000 Pelajar di 11 Provinsi Divaksinasi Covid-19 Hari ini

Dalam konferensi video itu, presiden juga berbincang dengan para kepala daerah. Jokowi menanyakan perihal ketersediaan vaksin di wilayah-wilayah tersebut.

Ia ingin stok vaksin di daerah segera disuntikkan ke warga dan tidak terlalu lama disimpan.

"Pak Bupati kalau ada stok vaksin segera habiskan, segera suntikkan. Habis minta lagi ke Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan nggak kirim-kirim (vaksin), telepon ke saya," kata Jokowi kepada Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

"Siap, Bapak Presiden. Siap," jawab bupati.

"Dan kalau sudah divaksin segerakan pembelajaran tatap muka, terutama yang SMA, SMK, SMP," kata Jokowi lagi.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah mulai digelar sejak 13 Januari 2021. Pada awalnya, vaksinasi baru menyasar tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik.

Namun kemudian, sasaran vaksinasi diperluas hingga ke lansia, pelajar, juga masyarakat umum.

Pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yakni sebanyak 208.265.720 orang.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Pelajar di SMAN 1 Kartasura

Presiden Jokowi pun telah menargetkan angka vaksinasi mampu mencapai lebih dari 2 juta suntikan per hari. Ia ingin 70 persen penduduk Tanah Air sudah divaksin pada akhir tahun ini.

"Kita harapkan di akhir tahun nanti lebih dari 70 persen masyarakat sudah divaksinasi," kata Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (10/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com