LaporCovid-19 Sampaikan Aduan Penyalahgunaan Vaksin ke Kemenkes, tapi Tak Direspons

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota koalisi LaporCovid-19 Amanda Tan menyatakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai laporan warga soal penyalahgunaan vaksin Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

Namun, menurutnya, sampai saat ini tidak ada respons dari Kemenkes.

"Kami meneruskan ke Kemenkes selaku aktor distributor vaksin, tapi belum ada tindak lanjut, bahkan tidak ada respons dari kementerian terkait," kata Amanda dalam konferensi pers daring, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: LaporCovid-19: Ada 28 Laporan Penyalahgunaan Vaksin pada Agustus

Berdasarkan data LaporCovid-19 pada Agustus ini, ada 28 laporan soal penyalahgunaan vaksin Covid-19.

Sebanyak 18 kasus di antaranya bertalian dengan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga (booster) bagi tenaga kesehatan.

18 laporan soal penyalahgunaan vaksin booster ini antara lain berasal dari DKI Jakarta sebanyak tujuh laporan dan Jawa Timur sebanyak empat laporan.

Anggota koalisi LaporCovid-19 Hana Syakira mengatakan, selain itu, LaporCovid-19 juga menerima 36 laporan soal pendataan vaksinasi pada bulan lalu.

Baca juga: Sepanjang Juli-Agustus, LaporCovid-19 Terima 225 Laporan soal Vaksinasi

Dia mengungkapkan, terdapat dua klaster utama dalam laporan soal pendataan.

"Yaitu kesulitan warga mendapatkan vaksin dosis ke-1 dan dosis ke-2. Selain itu, kesulitan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin booster," ujar Hana.

Laporan lain yang diterima LaporCovid-19 yang bertalian dengan pelaksanaan vaksinasi, yaitu adanya pungutan liar (pungli) terhadap warga.

Selain itu, juga ada kasus jual-beli sertifikat vaksin Covid-19 palsu.

Baca juga: UPDATE 12 September: Tambah 3.779, Kini Ada 4.167.511 Kasus Covid-19 di Indonesia

Kemudian, masih ada pula laporan masalah insentif tenaga kesehatan, bantuan sosial, dan pelayananan 3T (testing, tracing, treatment) puskesmas.

Hana mengatakan, berbagai laporan yang diterima LaporCovid-19 ini menunjukkan adanya tindakan koruptif dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.

Ia pun mengingatkan bahwa kebijakan yang berasaskan keadilan sosial dengan basis kesehatan masyarakat merupakan kunci penanganan pandemi.

"Kebijakan yang diterapkan secara tegas berbasis kesehatan masyarakat, bukan ditujukan untuk menguntungkan segelintir kelompok, menjadi kunci penanganan pandemi yang lebih baik yang berasaskan keadilan sosial," ucapnya.