Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Pembelajaran Tatap Muka Berjalan Berbarengan dengan Vaksinasi

Kompas.com - 12/09/2021, 06:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempersilakan semua sekolah menggelar pembelajaran tatap muka dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan sambil melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap semua guru dan siswanya.

"Meskipun vaksinasinya belum berjalan seluruhnya, pembelajaran tatap mukanya bisa berjalan sambil menyelesaikan vaksinasi," ujar Muhadjir di sela-sela menghadiri pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (11/9/2021).

Menurut dia, kuncinya di pemerintah daerah harus betul-betul menyadari bahwa pembelajaran tatap muka tidak bisa ditunda.

Baca juga: 126 Sekolah di Kota Tangerang Gelar PTM Terbatas Mulai 13 September

"Kasihan anak-anak tidak kenal lagi sekolahnya. Jangan-jangan masuk pertama tidak kenal gurunya, nanti terjadi yang namanya 'learning loss' atau kehilangan kesempatan belajar itu yang paling berbahaya," ujarnya.

Virus corona, kata dia, sangat berbahaya. Namun kehilangan kesempatan belajar juga berbahaya karena menyangkut masa depan bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada mengakui sudah semua sekolah tingkat TK, SD dan SMP di Kudus menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Meskipun sebagian besar siswa kelas IX SMP di Kabupaten Kudus sudah mengikuti vaksinasi, kata dia, kedisiplinan menjaga protokol kesehatan tetap harus dijaga sebagai upaya menghindari penularan virus corona. Hal itu dilakukan agar di sekolah agar tidak muncul klaster Covid-19.

"Kami juga sudah menetapkan standar operasional prosedurnya, termasuk kepatuhan terhadap protokol kesehatannya mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saat selesai sekolah lebih baik di rumah untuk mengurangi aktivitas yang tidak penting," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com