Anggota Komisi III: Implementasi Penanganan Lapas Omong Kosong, Menkumham Hanya Retorika

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syarifuddin Sudding mengkritisi kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly usai insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021).

Menurutnya, kinerja Yasonna dalam menangani persoalan hukum dan HAM di Indonesia justru tidak mengalami perubahan yang mengarah pada perbaikan, terutama soal situasi kondisi di lembaga permasyarakatan.

"Implementasi di lapangan itu kosong, enggak ada sama sekali perbaikan, omong kosong, dan itu semua dirasakan, kita semua melihat. Kondisi lapas kita itu sangat memprihatinkan," kata Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Anggota Komisi III Minta Menkumham Tanggung Jawab atas Kebakaran Lapas Tangerang

Syarifuddin menduga Yasonna hanya beretorika ketika rapat kerja bersama di Komisi III DPR tentang perbaikan lapas.

Politisi PAN ini kemudian menceritakan bagaimana pengalamannya saat mengunjungi beberapa lapas di Indonesia.

Ia menemukan banyak sekali persoalan di dalam lapas, mulai dari over populasi hingga petugas yang diskriminatif.

"Saya sering kunjungan ke lapas itu sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi dikatakan itu over kapasitas sampai 400 persen. Itu sangat tidak manusiawi. Kita ini, walaupun di dalam itu narapidana, tapi ya tetap ada hak-hak kemanusiaan yang juga harus diperhatikan," jelasnya.

Baca juga: Ini Kronologi Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang Menurut Menkumham

Syarifuddin melihat, kondisi tersebut tidak berubah ke arah lebih baik ketika Yasonna menjabat sebagai Menkumham.

Harusnya, kata dia, Yasonna segera melakukan revitalisasi jika pemerintah ingin dikatakan memiliki keinginan kuat untuk merombak kondisi lapas ke arah lebih baik.

Namun, menurutnya, perbaikan itu seolah sudah terlambat mengingat tragedi-tragedi kemanusiaan terus terjadi di lapas dengan yang terkini adalah kebakaran merenggut nyawa 44 orang di Lapas Kelas I Tangerang.

"Tapi, walaupun terlambat, saya kira Yasonna juga sudah terlalu lama jadi Menkumham. Tapi ya sudahlah, ini satu tragedi kemanusiaan yang terjadi di Lapas Tangerang. Tragedi yang saya kira ini sangat memprihatinkan kita semua," ungkapnya.

Baca juga: Menkumham Sebut Kondisi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Sulit Dikenali, Perlu Tes DNA untuk Identifikasi

Oleh karena itu, dia mendesak Yasonna bertanggung jawab penuh atas insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang.

Menurutnya, kebakaran itu jelas berkaitan dengan tanggung jawab Menkumham sebagai pengendali kebijakan pada lapas-lapas di seluruh Indonesia.

"Saya kira, Yasonna harus bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan lagi tanggung jawab seakan-akan dialihkan kepada Kepala Lapas (Kalapas) atau Dirjen Pemasyarakatan. Tapi, Yasonna sebagai pengendali kebijakan harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi kemanusiaan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendesak Yasonna mundur jika memiliki tanggung jawab moral. Jika Yasonna tak mundur, maka Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerjanya.

Baca juga: Lapas Bagansiapiapi, Lapas Terpadat Se-Indonesia, Kapasitas 100 Diisi 900 Orang

Sebelumnya diberitakan, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu sekitar pukul 01.45 WIB telah menewaskan 44 warga binaan.

Sementara itu, puluhan orang lainnya dinyatakan berhasil dievakuasi dengan kondisi rincian mengalami luka ringan hingga berat.

Menkumham Yasonna Laoly mengakui bahwa adanya fakta over kapasitas dalam lapas tersebut hingga 400 persen.

Ia juga mengungkapkan dugaan sementara kebakaran karena adanya arus pendek listrik.