Kompas.com - 09/09/2021, 11:42 WIB
Dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, petugas polisi memeriksa sel-sel yang rusak setelah kebakaran di Penjara Tangerang di Tangerang, Indonesia, Rabu, 8 September 2021. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM via APDalam foto yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, petugas polisi memeriksa sel-sel yang rusak setelah kebakaran di Penjara Tangerang di Tangerang, Indonesia, Rabu, 8 September 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syarifuddin Sudding meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bertanggung jawab penuh atas insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, pada Rabu (8/9/2021).

Sebab, menurut dia, kebakaran tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Menkumham sebagai pengendali kebijakan pada lapas-lapas di seluruh Indonesia.

"Ada tragedi kemanusiaan dan saya kira ini sangat memprihatinkan kita semua. Jadi saya kira Yasonna harus bertanggung jawab dalam persoalan ini," kata Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

"Jangan lagi tanggung jawab seakan-akan dialihkan kepada Kalapas (Kepala Lapas) atau Dirjen Pemasyarakatan. Tapi, Yasonna sebagai pengendali kebijakan harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi kemanusiaan ini," ujar dia.

Baca juga: Yasonna Sebut Lapas Kelas I Tangerang Dibangun 1972, Harus Diperbaiki Instalasi Listriknya

Menurut dia, kinerja Yasonna dalam menangani persoalan hukum dan HAM di Indonesia tidak ada perbaikan, terutama soal situasi kondisi di lembaga pemasyarakatan.

Ia pun menduga Yasonna hanya beretorika ketika rapat kerja bersama di Komisi III tentang perbaikan lapas, tetapi tidak ada implementasinya.

"Implementasi di lapangan itu kosong, enggak ada sama sekali perbaikan, omong kosong, dan itu semua dirasakan, kita semua melihat. Kondisi lapas kita itu sangat memprihatinkan," kata dia.

Syarifuddin menyoroti banyak masalah yang ada di hampir semua lapas di Indonesia saat ini.

Masalah itu mulai dari isu overcapacity atau melebihi kapasitas, peredaran narkoba, hingga tak manusiawinya perlakuan petugas terhadap warga binaan.

Baca juga: Peta Data: 77 Persen Lapas/Rutan di Indonesia Kelebihan Penghuni

Adanya kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, kata dia, menjadi salah satu di antara akumulasi persoalan yang ada di lapas.

Persoalan-persoalan itu, juga sudah berulang kali disampaikan Komisi III kepada Menkumham.

"Karena memang hampir semua lapas di Indonesia itu mengalami kelebihan kapasitas, apalagi yang sangat tidak manusiawi. Di dalam, para sipir juga masih memperlakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif dan sebagainya. Sangat kompleks masalah di lapas itu," ucap dia.

Berkaca persoalan yang tak kunjung diperbaiki itu, Syarifuddin mendesak agar Yasonna segera melakukan revitalisasi penuh terhadap lembaga pemasyarakatan.

Jika hal tersebut ternyata juga tidak berhasil dalam implementasi di lapangan, dia menyarankan agar Yasonna mundur dari jabatannya sebagai Menkumham.

"Kalau dia punya tanggung jawab moral, saya kira dia harus mundur. Kalau dia tidak mundur, saya kira presiden harus evaluasi kinerja Yasonna," kata Syarifuddin.

Baca juga: Korban Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah 3 Orang, Napi Kasus Narkoba

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

Nasional
Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Nasional
Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

Nasional
Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Nasional
Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat yang Terjaring OTT KPK

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat yang Terjaring OTT KPK

Nasional
Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

Nasional
PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

Nasional
Selain Dugaan Korupsi, Bupati Nonaktif Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Selain Dugaan Korupsi, Bupati Nonaktif Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.