Wapres Harap Pekerja Kian Terlindungi dengan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan perlindungan yang diberikan negara terhadap para pekerja di Tanah Air semakin lengkap dan melindungi dengan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan.

Ma'ruf mengatakan, pada era pandemi Covid-19, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa aman saat bekerja.

Termasuk memberikan kepastian ekonomi keluarga para pekerja tetap berlangsung jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Diharapkan perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik," kata Ma'ruf di acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2020 yang digelar virtual, Kamis (9/9/2021).

Ma'ruf mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia saat ini meliputi beberapa hal, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Baca juga: Cegah Varian Mu, Wapres Minta Pintu Masuk Wilayah RI Diperketat

Oleh karena itu, adanya penambahan jaminan berupa kehilangan pekerjaan dapat lebih melengkapi jaminan bagi para pekerja yang sudah ada sebelumnya.

"Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19 masih berlangsung dan telah menyebabkan dampak di sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja pada masa pandemi adalah dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 500.000 selama 2 bulan atau Rp 1 juta per orang.

BSU tersebut ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja di seluruh Indonesia.

"BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan di era pandemi Covid-19 ini," kata dia.

Adapun sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek semesta.

Pertama, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga: Wapres Sebut Pelaksanaan PTM Penting tapi Tetap Bergantung Izin Orangtua

Ma'ruf mengatakan, regulasi tersebut menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.

"Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya," kata dia.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

Salah satu isi dalam regulasi tersebut mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pekerja di BUMD se-Indonesia.

Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja.

"Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan penting sebagai jaring pengaman bagi pekerja.

Utamanya dalam mereka menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang semakin dinamis

"Saya mendoorng pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan awareness terhadap ketenagakerjaan di seluruh wilayahnya," kata dia.

Baca juga: Kunjungan ke Bogor, Wapres Cek Pelaksanaan PTM dan Vaksinasi di Sekolah

Ida mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja harus bersinergi dan memperluas perlindungan pekerja, seperti non ASN, honorer pemda, perangkat RT/RW, petugas pelayanan publik, hingga guru honorer.

Selain itu, pihaknya juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi melakukan perluasan kepesertaan.

"Khususnya bagi pekerja bukan penerima upah sehingga semakin komprehensif menyentuh seluurh tenaga kerja," ucap dia.