Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Satgas: PeduliLindungi Kini Gunakan 5 Parameter Keamanan

Kompas.com - 07/09/2021, 19:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengunduh sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi diberlakukan lima parameter keamanan.

Pada awal pemberlakuan aplikasi tersebut, hanya diperlukan nomor telepon untuk mengunduh sertifikat vaksin. Parameter itu ditambah guna memastikan keamanan data pribadi milik pengguna.

"Untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi maka saat ini digunakan lima parameter yaitu NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin," kata Wiku dalam komfetensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi Diperluas, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

Wiku mengatakan, tanpa kelima informasi itu sertifikat vaksin seseorang tidak dapat dicek atau diunduh oleh pihak lain.

Terkait dengan tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Wiku, hal itu disebabkan karena bocornya nomor induk kependudukan (NIK) presiden.

Selain itu, informasi mengenai nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin yang digunakan Jokowi tersebar di berbagai media.

"NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," kata dia.

Wku mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi informasi kesehatan. Digitalisasi tersebut sedang dalam tahap transisi menuju sistem informasi Satu Data.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Bagaimana Cara Lindungi Data Pribadi?

Menurut dia, setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan bakal dijadikan masukan dan dievaluasi sehingga nantinya sistem satu data dapat berkembang menjadi lebih aman.

"Kolaborasi antarkementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif," kata Wiku.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu keamanan data aplikasi PeduliLindungi menjadi sorotan publik. Hal ini karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi beredar luas di dunia maya. 

Setelah ditelusuri, sertifikat vaksin milik presiden ternyata didapat usai warganet menemukan NIK Jokowi di internet.

Untuk memastikan kebenarannya, warganet mencoba fitur "periksa sertifikat" di laman Pedulilindungi. Setelah itu sertifikat vaksin keluar dan menyebar hingga menjadi viral. 

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat screening di berbagai tempat publik seperti mal, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas olahraga.

Masyarakat diimbau untuk beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi agar dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com