Pimpinan DPR Harap Tak Ada Mahasiswa Drop Out karena Persoalan Biaya Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan peserta didik, termasuk mahasiswa.

“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah, dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” kata Muhaimin dalam diskusi virtual bertajuk Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi, Rabu (1/9/2021).

Secara khusus, ia meminta Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan memerhatikan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Ia mendorong alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif sebaiknya dihentikan sementara.

Baca juga: Contoh Hak Mendapatkan Pendidikan

“Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi,” pinta Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan situasi pandemi saat ini sudah berdampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara.

Menurut dia, pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial.

Kemudian, ia berpesan agar konsep kuliah online terus dimatangkan. Sebab, menurutnya, kuliah online akan menjadi bagian dari sistem pendidikan masa depan.

“Kuliah online harus terus diperbaiki karena kedepannya diprediksi menjadi model pendidikan ke depan,” katanya.

Selain itu, Muhaimin juga mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Baca juga: Kemenag Soroti Terbatasnya Guru Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Negeri

Ia menyampaikan, dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa tersebut.

“Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan, karena mereka harus menjadi pemimpin ide,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X Syaiful Huda sepakat terkait penggunaan alokasi 20 persen dana pendidikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.

Menurut Huda, saat ini sebagian besar alokasi dana pendidikan diwujudkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang belum tentu penggunaanya untuk fungsi pendidikan.

Huda mengatakan saat ini Komisi X DPR RI berusaha mendorong Kemendikbud Ristek dan Kementerian Agama agar seluruh atau minimal 50 persen dari total anggaran fungsi pendidikan bisa dikelola oleh kedua kementerian itu.

“Isu-isu besar yang diamanatkan oleh Pak Muhaimin seperti refocusing ulang anggaran pendidikan 20 persen APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20 persen dana pendidikan hanya Rp 85 triliun dikelola Kemendikbud dan Rp 55 triliun dikelola Kemenag. Sisanya Rp 370 triliun jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya,” ungkap Huda.