Ratifikasi Konvensi Anti-penghilangan Paksa di Era Jokowi, Akankah Terwujud?

Kompas.com - 31/08/2021, 11:03 WIB
Foto korban pelanggaran HAM dipasang selama Aksi Kamisan yang ke-604 di depan Istana, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Peserta aksi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan reformasi yang dikorupsi. KOMPAS.com/M ZAENUDDINFoto korban pelanggaran HAM dipasang selama Aksi Kamisan yang ke-604 di depan Istana, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Peserta aksi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan reformasi yang dikorupsi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan meminta pemerintah segera memberikan draf rancangan undang-undang (RUU) terkait ratifikasi.

Hinca mengatakan, saat ini proses ratifikasi belum berjalan karena DPR belum mendapatkan draf RUU dari pemerintah.

Meski tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan dan Prolegnas tahun 2021, Hinca optimis RUU tersebut masih bisa disahkan pada tahun ini.

Mengacu pada Pasal 114 Ayat (4) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, DPR dan Presiden masih bisa mengajukan RUU yang belum masuk Prolegnas untuk disahkan sepanjang menjadi urgensi bersama.

“Sekali lagi (pemerintah) jangan lama-lama, bolanya jangan di otak-atik dekat kotak penaltinya eksekutif, segera saja lempar kedepan supaya bisa sampai ke parlemen, supaya bisa segera kita siapkan,” ujar Hinca, dalam diskusi secara daring yang digelar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Senin kemarin.

Baca juga: Kemenkumham Targetkan UU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Disahkan Sebelum Peringatan Hari HAM Sedunia

Hinca berpandangan, ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa harus segera dibahas dan disahkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, ratifikasi itu untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran HAM terkait penghilangan paksa di masa yang akan datang.

Menurut Hinca, proses ratifikasi telah berjalan sejak 2009 pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia berharap di era Presiden Joko Widodo, RUU itu bisa segera disahkan.

“RUU ini harus kita miliki segera sebagai hadiah terbaik 76 tahun Indonesia merdeka. Biarkan Pak SBY yang memulai dan Pak Jokowi yang menggenapi,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.