Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Pemerintah Tak Ingin Hanya Andalkan Vaksin Covid-19 Impor

Kompas.com - 30/08/2021, 15:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri. 

Tujuannya, agar Indonesia tidak selalu mengandalkan vaksin impor untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat.

"Pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin nasional agar tidak hanya mengandalkan vaksin impor," ujar Ma'ruf di acara peringatan hari lahir ke-8 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), dikutip dari siaran pers, Senin (30/8/2021).

Saat ini, ia mengatakan, pemerintah telah bekerjasama dengan berbagai negara dan produsen vaksin guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Hal itu dilakukan lantaran hingga kini vaksin produksi dalam negeri belum siap untuk digunakan. 

"Pemerintah menargetkan pada masa mendatang, kita mampu memproduksi vaksin Covid-19 dan obat-obatan lainnya untuk kemandirian bangsa di bidang kesehatan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Punya Target Bisa Mandiri Produksi Vaksin Covid-19

Dengan target itu, Ma'ruf berharap agar perguruan tinggi serta lembaga riset melakukan inovasi dan penelitian, khususnya di bidang kesehatan.

Hal itu dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri yang difasilitasi pemerintah.

"Ini supaya membangun komitmen menuju kemandirian riset dan produksi vaksin dalam negeri untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air," kata dia.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 selain penguatan tracing, test, dan treatment (3T) dan disiplin protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobiliats (5M).

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sendiri bertujuan untuk mengurangi transmisi dan penularan Covid-19.

Baca juga: Wapres Harap Alumni KAMMI Dukung Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Termasuk untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

"Vaksinasi juga ditargetkan untuk dapat mewujudkan kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), dan sekaligus melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com