Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netfid Dorong Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu, Apa Urgensinya?

Kompas.com - 28/08/2021, 14:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengatakan, semua pihak harusnya tidak anti terhadap masuknya teknologi informasi dalam segala lini, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Sebab, Dahlia melihat ada sejumlah kelebihan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

"Saya pernah menjadi penyelenggara pemilu, saya mendapat manfaat ketika ada dokumen yang terekam dengan baik, itu sangat memudahkan kita dalam melakukan kerja-kerja untuk proses finalisasi rekapitulasi penghitungan suara," kata Dahlia dalam diskusi virtual bertajuk "Bukan E-Voting, tetapi E-Recap", Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Penggunaan Teknologi Pemilu Jangan karena Ingin Terlihat Keren

Dia mengungkapkan, teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu berguna untuk mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Kedua, penggunaan teknologi jika dilakukan dengan tepat juga dinilai akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu.

"Teorinya itu, teknologi informasi itu harus memotong biaya. Kalau teknologi informasi itu malah menambah biaya, berarti ada sesuatu yang salah di situ," ujarnya.

Kemudian, lanjut Dahlia, teknologi informasi juga mampu memberikan informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat tentang hasil pemilu.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Berjenjang Pemilu Dinilai Berpotensi Munculkan Ruang Manipulasi

Ia berpandangan, informasi yang cepat dan mudah tentang pemilu juga berkaitan erat dengan mitigasi konflik yang akan terjadi di masyarakat.

"Dalam teori konflik, ada mitigasi penanganan konflik yang itu bisa akan lebih baik kalau informasi itu cepat diterima oleh semua pihak," jelasnya.

Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi juga dinilai sebagai upaya mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu.

Ia mengungkit pemilu di Indonesia yang masih menggunakan rekapitulasi suara dengan model berjenjang atau bertingkat.

Menurut dia, dengan adanya teknologi informasi, maka tidak akan ada ruang bagi pihak-pihak yang hendak melakukan manipulasi pada rekapitulasi suara berjenjang tersebut.

"Dengan adanya perekaman yang cepat dari TPS, tidak ada ruang untuk mereka yang mau mengubah pada rekapitulasi berjenjang di tahap berikutnya," tutur Dahlia.

Baca juga: Nasihati Jokowi soal Pandemi, Megawati: Bapak yang Tegar...

Selain itu, Dahlia mengatakan, urgensi penggunaan teknologi adalah untuk mengedepankan transparansi kepada masyarakat.

Ia berpendapat, teknologi informasi harus memberikan referensi dan akses bagi kontestan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen resmi hasil penghitungan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com