Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Urusan Angka Kematian akibat Covid-19 Belum Bisa Kita Selesaikan, Harus Ditekan Terus

Kompas.com - 28/08/2021, 13:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia belum bisa diselesaikan pemerintah hingga saat ini.

Dia menegaskan, angka kematian harus benar-benar ditekan supaya menurun.

"Yang masih belum bisa kita selesaikan, yang selalu saya sampaikan ke Menteri Kesehatan dan selalu saya sampaikan ke pemda adalah urusan angka kasus kematian ini harus benar-benar ditekan terus," ujar Jokowi di hadapan petinggi parpol koalisi di Istana Negara sebagaimana dipantau dari unggahan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Singgung Sistem Pemerintahan, Jokowi: Hal Darurat Direspons Lambat di Lapangan

Jokowi melanjutkan, hingga kini, perkembangan kasus harian Covid-19 memang sulit diduga.

Namun, dia menyebutkan, per 24 Agustus 2021, kasus harian Covid-19 berada di angka 19.000 kasus.

Jumlah ini menurun drastis dibandingkan puncak kasus harian pada 15 Juli 2021 sebanyak 56.000 kasus baru.

Jokowi menuturkan, keberhasilan menurunkan kasus harian ini merupakan buah dari proses belajar penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.

"Saya telepon beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian. Dan kita coba untuk kita modifikasi di sini dalam penanganan di negara kita," ungkapnya.

Baca juga: Kemenkes: Target 2 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari pada Agustus Tak Tercapai

Jokowi juga menjelaskan soal perkembangan tingkat keterisian tempat tidur di RS yang merawat Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR).

Pada Mei 2021, kata Jokowi, BOR di Indonesia menurun hingga sebesar 29 persen. Kemudian, BOR melonjak hingga 80 persen pada Juli 2021.

Lalu per 25 Agustus 2021, BOR RS secara nasional berada di angka 30 persen.

"Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja. TNI, Polri, Kementerian BUMN, pemda, semuanya ramai-ramai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com