Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2021, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay menilai, melibatkan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu harus mampu berangkat dari permasalahan yang dialami sebelumnya.

Ia berpesan, jangan sampai teknologi tersebut justru tidak menyelesaikan masalah yang ada bahkan menambah persoalan.

"Jadi nanti sangat mungkin teknologi itu justru bisa mengganggu, tidak menyelesaikan masalah. Atau secara berlebihan, dia malah bisa, khususnya dalam biaya itu malah tidak efisien. Jadi betul-betul harus kita identifikasi permasalahan kita ini apa," kata Hadar dalam diskusi virtual bertajuk "Bukan E-Voting, tetapi E-Recap", Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Komisi II DPR: Tahapan Awal Pemilu 2024 Dimulai Januari 2022

Hadar mengungkapkan, penyelenggara Pemilu harus mengetahui terlebih dahulu persoalan yang ada dalam pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.

Sehingga, pada akhirnya mampu mendapatkan formula yang tepat dengan menggunakan teknologi yang menyasar untuk mengatasi masalah.

Di sisi lain, Hadar mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam Pemilu tidak bisa bertujuan agar Indonesia terlihat tidak kalah dari negara lain.

"Jangan sampai, karena kita mau kelihatan keren. Teknologi itu harus yang paling mutakhir, tinggal pijit sana pijit sini. Lalu kita memutuskan penggunaan teknologi karena kemajuan teknologinya, karena kerennya," jelas Hadar.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini melihat, permasalahan yang ada selama Pemilu sebelumnya adalah terkait hasil rekapitulasi suara yang memakan waktu lama.

Hal ini karena rekapitulasi suara masih menggunakan teknik manual yang berjenjang dari penghitungan suara di TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

"Misalnya, untuk kita dapat hasil itu, memakan waktu yang lama. Coba, kita lihat sendiri selama ini bagaimana? Pemilihan yang sebetulnya paling sederhana saja, Pemilihan Kepala Daerah misalnya, itu kan kalau tidak salah bisa sampai 10-12 hari baru kita dapatkan hasil dari Pilkada tersebut," tutur dia.

Apalagi, lanjut Hadar, pada saat Pemilu 2024 yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif, dan Pilkada diperkirakan akan memakan waktu yang lebih panjang.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Berjenjang Pemilu Dinilai Berpotensi Munculkan Ruang Manipulasi

Bahkan, perkiraan Hadar, hasil rekapitulasi suara tersebut akan diketahui publik lebih dari satu bulan.

"Kalau tidak salah, memang bisa sampai satu bulan. Ini jadi masalah. Umumnya, kalau di Pemilu itu, semakin cepat kita mendapatkan hasil, maka semakin baik. Karena, tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan atau terjadi hal-hal yang bisa merusak Pemilu itu sendiri," kata Hadar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

Nasional
Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Nasional
Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Nasional
Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Nasional
Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Nasional
PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Nasional
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Nasional
Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Nasional
Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Nasional
Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Nasional
Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.