Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Pemerintah Menyadari Covid-19 Mungkin Bukan Wabah Terakhir yang Akan Dihadapi

Kompas.com - 27/08/2021, 13:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menyadari bahwa Covid-19 mungkin bukan wabah terakhir yang akan dihadapi Indonesia.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanganan wabah.

"Pemerintah menyadari bahwa Covid-19 kemungkinan besar bukan wabah terakhir yang akan kita hadapi, sehingga kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan penanganan wabah," ujar Luhut sebagaimana dilansir dari pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya yang terferivikasi @luhut.pandjaitan, Jumat (27/8/2021).

"Serta mendorong investasi kesehatan untuk masuk, termasuk di bidang mutakhir seperti bioteknologi dan sistem informasi kesehatan," lanjutnya.

Baca juga: Luhut: Pandemi Musuh Bersama, Tak Boleh Ada yang Merasa Pintar Sendiri

Dia pun menilai, perlu ada reformasi sektor kesehatan guna mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sebab, anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah telah mencapai ratusan triliun.

Tujuan dari reformasi itu guna menciptakan multiplier effect yang tinggi, sehingga bisa mendorong Indonesia untuk tidak tergantung kepada produk luar negeri terus-menerus.

Luhut juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 saat ini adalah musuh bersama. Sehingga seluruh elemen bangsa Indonesia harus bekerjasama.

"Tidak ada yang boleh merasa pintar sendirian. Kita harus bisa melihat dan memanfaatkan segala kesempatan yang ada di tengah tengah situasi yang serba terbatas ini," ungkap Luhut.

Dia mencontohkan, baru-baru ini sebuah perusahaan alat suntik sekali pakai asli Indonesia berhasil mendapatkan pesanan dari UNICEF sebanyak 850 juta unit alat suntik hingga 2022 nanti.

Baca juga: Cerita Luhut Saat Taruna, Gagal ke AS karena Kalah Saing dengan Agus Widjojo

Pada Kamis (2/8/2021), dia bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyaksikan pelepasan 200 kontainer berisi alat suntik yang akan diekspor.

"Lihatlah hari ini betapa hebatnya kita sebagai orang Indonesia bisa memproduksi alat kesehatan, bahkan memasarkan produk kita ke pasar global," katanya.

Kondisi seperti ini menurut Luhut harus dimanfaatkan bangsa Indonesia dalam mereformasi sistem kesehatan sehingga membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus yakin bahwa kita bisa mengatasi dan mengendalikan pandemi ini secara bersama-sama. Dengan terus menjaga kedisiplinan kita meskipun kondisi hari ini sudah cukup membaik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya," tambah Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com