JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta Presiden Joko Widodo menegur para pejabat di tingkat pusat maupun daerah yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.
Pasalnya, saat ini booster vaksin baru diberikan kepada tenaga kesehatan.
"Presiden juga seharusnya menegur pejabat-pejabat yang sudah vaksin booster atau ketiga, karena setiap yang tervaksin kan sudah terdata jadi gampang di-tracking," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).
Politisi PKS itu mengaku prihatin dengan sikap pejabat yang telah melakukan vaksinasi dosis ketiga. Pasalnya, mereka dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ia pun mengingatkan bahwa vaksin yang didatangkan pemerintah dibayar dengan anggaran negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyayangkan bila ada pejabat publik yang telah mendapatkan vaksin tambahan.
Baca juga: LaporCovid-19 Minta Kemenkes Prioritaskan Nakes Dapatkan Suntikan Vaksinasi Dosis Ketiga
"Seharusnya, untuk vaksin ketiga atau booster itu ya fokus dulu kepada tenaga kesehatan. Baru setelah selesai vaksin booster bagi tenaga kesehatan, boleh lah kalau pejabat atau masyarakat umum mau vaksin ketiga atau booster," ujarnya.
Diberitakan, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan booster atau vaksinasi dosis ketiga.
Beberapa pejabat yang dimaksud seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, hingga Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Hal itu terungkap dalam bincang-bincang ketiganya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.