Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Pejabat, Dinilai Tak Etis dan Tuai Polemik...

Kompas.com - 26/08/2021, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan kabar adanya sejumlah pejabat negara yang mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster.

Pertanyaan tersebut disampaikan langsung oleh Aliyah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR pada Rabu (25/8/2021).

Aliyah mendengar kabar tersebut setelah LaporCovid-19 mempermasalahkan pemberitaan yang menyatakan sejumlah pejabat negara telah mendapatkan booster. 

"Menurut temuan LaporCovid-19, diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna. Hal itu terungkap dari obrolan Bapak Presiden dengan sejumlah pejabat yang terdengar dalam rekaman video kunjungan ke Kaltim Selasa 24 Agustus yang lalu," kata Aliyah dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Ia pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Menkes Budi Gunadi. Menurut dia, apabila informasi itu benar adanya, maka pemerintah dipandang belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan pemerintah daerah juga memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujarnya.

Aliyah juga mempertanyakan sikap pejabat pemerintah yang dinilainya terburu-buru untuk mendapatkan vaksin tambahan. Padahal, vaksin dosis ketiga masih diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

"Vaksin Moderna diperlukan untuk para nakes. Tapi menariknya, pejabat kok buru-buru ya menggunakan vaksin booster tersebut, khususnya Moderna," tutur Aliyah.

Baca juga: Menkes: 34 Persen Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Lebih lanjut, Aliyah mengingatkan kembali kepada para pejabat pemerintah agar memiliki sense of crisis dan empati yang tinggi kepada masyarakat serta para tenaga kesehatan.

Terkait pertanyaan itu, Menkes tidak menjawab dengan tegas terkait dugaan pejabat negara telah menerima booster atau dosis ketiga.

Budi Gunadi justru menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris terkait rencana pemerintah hendak memberikan booster untuk masyarakat umum.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat, kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com