Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Mengaku Sudah Dapat Vaksinasi "Booster", Anggota DPR: Curi Start, Harus Ditindak

Kompas.com - 26/08/2021, 12:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik adanya sejumlah pejabat non-tenaga kesehatan yang mengaku sudah mendapatkan booster atau vakasinasi Covid-19 dosis ketiga.

Netty menilai, perbuatan tindakan mencuri start semacam itu harus ditindak karena vaksinasi booster baru diperuntukkan untuk tenaga kesehatan (nakes).


"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," kata Netty saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Menkes Harap Masyarakat Bisa Dapatkan Booster Vaksin Covid-19 Awal 2022, asalkan...


Wakil Ketua Fraksi PKS itu pun meminta pemerintah agar bersikap tegas dengan mengusut masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan otoritas.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan untuk segera mengevaluasi distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan karena masih banyak rakyat yang belum mendapat vaksin.

"Jangan salahgunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," kata Netty.

Netty pun mengingatkan agar pemerintah tidak memberi contoh buruk pada masyarakat dengan membuat surat edaran tapi kemudian melanggarnya sendiri.

Menurut dia, keputusan menetapkan booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langka tepat karena nakes adalah pejuang garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19.

Oleh sebab itu, ia mengimbau seluruh pihak agar menahan diri untuk mendapatkan vaksin booster.

"Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" ujar dia.

Baca juga: Mengenal Vaksin Merah Putih, Booster Vaksin Covid-19 untuk Tahun 2022

Sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan booster atau vaksinasi dosis ketiga.

Beberapa pejabat yang dimaksud seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, hingga Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Hal itu terungkap dalam bincang-bincang ketiganya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com